Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kamuflase PDIP Dibongkar Seterang-terangnya, Seret PKS dan Demokrat

Kamuflase PDIP Dibongkar Seterang-terangnya, Seret PKS dan Demokrat Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Muhammad Mualimin angkat suara soal Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu yang menyoal kinerja pemerintah.

Kedua politisi PDIP itu menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan covid-19 di Indonesia.

Muhammad Mualimin sebut kritik dua kader PDIP sebenarnya adalah skema yang sudah disiapkan dengan rapih. Ia juga berpandangan PDIP tidak ingin panggung kritik dikuasai partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.

Baca Juga: PDIP Serang Pemerintah, Koalisi Senang, Oposisi Girang Gak Ketulungan

“Politisi PDIP mulai kritik pemerintah untuk kamuflase, supaya kesannya tidak hanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mulai mengkritik,” ujar Mualimin.

Muhammad Mualimin memaparkan, jika hanya Ketua DPR RI Puan yang mengkritik maka hal itu akan terlihat janggal karena selama ini PDIP diam saja.

“Maka anggota DPR RI lain, harus menemani Puan melontarkan koreksi dan yang paling mungkin dari rekan se-partai,” tuturnya melansir Terkini.id-Jaringan Suara.com, Rabu (4/8/2021).

Menurut Mualimin, dugaan itu menguat lantaran Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu adalah anak buah dari Ketua Umum PDIP Megawati yang merupakan ibu Puan Maharani.

Tak hanya itu, menurut Mualimin, PDIP mulai menyoroti dan melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi lantaran mereka takut panggung kritik dikuasai partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.

“Kenapa PDIP mulai mengkritik Jokowi? Karena, takut panggung kritik ditempati Partai Demokrat dan PKS yang oposisi,” ungkapnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi covid-19.

Effendi mengatakan bahwa jika merujuk pada Undang-Undang (UU), maka Indonesia seharusnya masuk fase lockdown.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Jauh Lebih Moncer, Kubu Puan Maharani Endus Politik Adu Domba

Akan tetapi, Effendi menyayangkan pemerintah malah memberlakukan kebijakan lain mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kader PDIP ini pun menduga bahwa di awal pandemi, Pemerintahan Jokowi mungkin mempertimbangkan sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: