PDIP Sentil Posisi DPR: Kalau Cuma Nurut Pemerintah, Bedanya dengan Orde Baru Apa?

PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang dengan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi parlemen saat ini. Menurut PDIP, DPR tidak boleh sekadar menjadi stempel kebijakan pemerintah karena hal itu dinilai mengingatkan pada praktik politik era Orde Baru.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai fungsi utama DPR adalah menjalankan mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif, bukan hanya mengikuti seluruh kehendak pemerintah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Deddy Yevri Sitorus dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6).

Pernyataan tersebut disampaikan Deddy sebagai respons atas pertanyaan Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji yang sebelumnya mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, dominasi partai-partai yang berada di pemerintahan membuat fungsi pengawasan parlemen menjadi tidak mudah dijalankan secara optimal.

“Saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan," ujar Deddy.

Baca Juga: 'Kami Tidak Abu-abu', PDIP Ogah Disebut Oposisi, Hanya Partai Penyeimbang

"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” lanjutnya.

Deddy menjelaskan bahwa konsep penyeimbang yang diusung PDIP bukan berarti menolak semua kebijakan pemerintah. Sebaliknya, partainya tetap mendukung kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat, namun tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik dan masukan apabila diperlukan.

Ia bahkan mengingatkan bahwa apabila seluruh partai politik masuk ke dalam pemerintahan, fungsi pengawasan justru berpotensi berpindah ke jalanan melalui aksi demonstrasi masyarakat.

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menegaskan bahwa posisi penyeimbang yang dipilih partainya bukanlah sikap abu-abu ataupun setengah hati.

Baca Juga: PKB Semprot PDIP: Jangan Main Dua Kaki, Oposisi Ya Oposisi!

"PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi," kata Said, Kamis (18/6).

Menurut Said, jika pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik untuk rakyat, PDIP tidak ragu memberikan dukungan penuh hingga akhir masa pemerintahan.

"Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ungkapnya.