Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Eks Koruptor Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Warganet Ramai-ramai Beri Sindiran Telak!

Eks Koruptor Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Warganet Ramai-ramai Beri Sindiran Telak! Kredit Foto: Unsplash/Brett Jordan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah kasus anak mendiang Akidi Tio, Heriyanti yang disebut-sebut akan memberikan sumbangan Rp2 triliun untuk penangangan Covid-19 dan penangkapan Dinar Candy yang dijerat Undang-undang Pornografi karena melakukan penolakan PPKM mengenakan bikini di pinggir jalan, kekinian Indonesia kembali dihebohkan dengan diangkatnya mantan koruptor menjadi komisaris salah satu BUMN di PT Pupuk Iskandar Muda.

Adalah Emir Moeis mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan yang sempat menjabat anggota DPR RI selama tiga periode diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.

Padahal nama Moeis sudah tercoreng karena dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta dalam kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan.

Baca Juga: Ahok Dielu-elukan Pantas Geser Posisi Erick Thohir, Respons Anak Buah Surya Paloh Menohok, Jleb!

Dia terbukti korupsi dengan menerima suap US$ 423 ribu dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) supaya konsorsium Alstom Inc, Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) memenangkan proyek pembangunan enam bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1.000 megawatt di Tarahan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengaku tak habis pikir apakah tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan tersebut

"Mosok nggak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk. Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih dan kompeten," ucap Adnan dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Adnan menilai penunjukan Moeis tersebut sebagai salah satu bentuk kemunduran BUMN di Indonesia dalam pengelolaan pengisian jabatan.

"Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang massif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi. Tidak heran kalau BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: