Bentuk Pemerintahan, Taliban Mau Komposisinya dari Beragam Etnis dan Suku

Warta Ekonomi, Kabul -

Taliban mengatakan sedang merencanakan pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan. Wacana ini keluar setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah yang didukung Barat dalam serangan yang menakjubkan awal bulan ini.

Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Baca Juga: Komandan Veteran Afghanistan Segera Berunding dengan Taliban, Ini Isu Pokoknya

Hampir selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, kata beberapa sumber. Namun, durasi pemerintahan sementara tidak jelas saat ini.

Keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik di negara itu, dengan tidak ada satu pun kelompok etnis yang menikmati mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan, dengan membentuk lebih dari 42 persen populasi. Komunitas Muslim Sunni yang didominasi berbicara bahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan memiliki "amir-ul momineen" (panglima yang beriman) untuk memimpin Imarah Islam Afghanistan.

Mereka mengatakan dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Kementerian-kementerian utama yang dicalonkan termasuk kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Salah satu pendiri Taliban Mullah Baradar berada di ibu kota, Kabul, sementara Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, telah melakukan perjalanan dari Kandahar untuk konsultasi awal mengenai pembentukan pemerintah, kata sumber tersebut.

Sumber tersebut menambahkan bahwa kelompok tersebut ingin membawa wajah-wajah baru ke dalam pemerintahan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Mereka mengatakan Amerika Serikat telah bersikeras untuk membawa beberapa anggota dari pemerintah yang lebih tua, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai dan mantan Kepala Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah.