Isu Reshuffle Kian Santer, Senior Gerindra Ini Berpeluang Mengancam Posisi Mahfud MD

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan posisi Mahfud MD. Jerry menyebut Politisi Partai Gerindra tersebut dinilai memiliki sepak terjang yang mumpuni.

"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry dalam keterangan resmi yang dikutip Populis.id, Minggu (12/9/2021).

Namun, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama untuk menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter, dan juga tegas.

Baca Juga: Harta Kekayaan Jokowi Tembus Rp63,6 Miliar: Selamat Ya Pak, Anda Makin Tajir di Tengah Pandemi!

Baca Juga: Sibuk Dadah-dadah ke Warga, Anies Baswedan Jatuh ke Got, Ya Allah Hati-hati Pak!

"Tentu saja siapa pun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jajak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Ia menilai Sufmi Dasco Ahmad pantas menggantikan posisi yang sekarang diisi Mahfud MD.

"Sufmi Dasco cocok (menggantikan Mahfud), karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.

Terlebih, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.

Selain itu, Dasco juga tutut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pascapilpres 2019. Tugas Menkopolhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

Baca Juga: Asli Bikin Geleng-Geleng Lihat Harta Jenderal Bintang 4 Ini, Asetnya sampai ke Amerika, Gokil!

"Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian covid-19," pungkasnya.