Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut buka suara terkait kian derasnya desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap atas pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9). Baca Juga: Terkuak Nyata! Rizal Ramli Lobi Jokowi dan Luhut, untuk Stop Dukung Ahok, Makin Kurang Ajar Dia!
Mahfud MD membeberkan, bahwa desakan atau permintaan menyelamatkan Novel Baswedan cs tersebut sepenuhnya dialamatkan kepada presiden Jokowi.
"Itu kan permintaan ke Pak Jokowi ya, ke presiden. Kan nanti presiden yang menjawab," jelas Mahfud MD. Baca Juga: Demokrat Sentil Luhut Pandjaitan, Jokowi Ikut Terseret Gara-gara...
Desakan kepada Jokowi untuk bersikap datang dari berbagai elemen dan tokoh.
Mereka meminta Jokowi bersikap sebagai orang yang terlibat dalam perubahan UU KPK, dasar hukum TWK KPK.
Terkini, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) ikut menyurati Jokowi agar mengangkat 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tak hanya itu, dalam surat itu mereka mengultimatum 3x24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap. Jika tidak, mereka akan turun ke jalan.
Merespons hal itu, Mahfud MD menolak untuk mengomentari hal tersebut.
"Tentu kan surat kepada Pak Jokowi, "bapak mohon diselesaikan...", masa saya suruh jawab mengatasnamakan presiden, nggak boleh," ungkap Mahfud MD.
Jokowi sendiri sebenarnya telah merespons nasib 57 pegawai KPK. Namun, pernyataan Jokowi hanya permintaan agar tidak semua masalah diserahkan kepada dirinya.
"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," jelas Jokowi.
Padahal seharusnya, sikap Jokowi tersebut dianggap tak pantas diperlihatkan oleh kepala negara.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut justru Jokowi yang harus mengurus sengkarut pemecatan 57 pegawai KPK. Bukan malah menyatakan ingin ikut campur dalam perkara ini.
"Presiden tak bisa bicara 'apa-apa jangan presiden' dan jadi netral," tegas Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (16/9).(*)
Heboh..! Coba simak video ini:
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
