Kredit Foto: Antara/Setpres Lukas
Ia lantas menyinggung Pasal 7 ayat 2 Perpres tersebut yang berbunyi 'Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila'.
"Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN," jelasnya.
Oleh karena itu, ia balik mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, pihak yang mengkritik sama saja mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.
"Apa yang salah jika pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu," tegasnya.
"Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
