Kebijakan PCR Berubah-ubah, PB IDI Minta Pemerintah Konsisten: Dengarkan Juga Pandangan Ahli!

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyoroti kebijakan tes PCR oleh pemerintah yang terus berubah. Ia meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan, khususnya masalah kesehatan.

"Konsisten dalam mengambil kebijakan itu perlu sehingga tidak kemudian menimbulkan prasangka atau persepsi berbeda di masyarakat," katanya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga: Relawan Jokowi Curiga Menteri hingga Politisi Cari Cuan dari Bisnis PCR

Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah untuk mendengarkan pandangan dari para ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan terkait Covid-19, yang dalam hal ini adalah skrining Covid-19.

"Dalam mengambil konsistensi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, referensi dari pakar kedokteran itu sangat penting," tegasnya.

Ketentuan terakhir terkait tes PCR yang diumumkan oleh pemerintah pada 1 November lalu adalah penghapusan syarat wajib tes PCR bagi pengguna moda transportasi udara.

Padahal, menurut Adib, tes PCR memiliki tingkat validasi yang lebih baik dibanding swab antigen sehingga masih sangat dibutuhkan dalam mendeteksi virus Covid-19 Indonesia. Kendati positivity rate di tingkat nasional saat ini sudah berada di bawah 1%, pandemi masih belum usai.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat mengakomodasi masalah pembiayaan dalam tes PCR sehingga dapat menjangkau masyarakat.