Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Aturan Tes PCR Sebelum Perjalanan

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan kebijakan untuk melakukan tes PCR Covid-19 sebagai syarat perjalanan.

"Kebanyakan warga tidak setuju tes PCR menjadi syarat perjalanan, 52,5 persen. Yang setuju juga tidak sedikit, sekitar 40,4 persen," ujar Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam pemaparan virtual, Minggu (20/2/2022).

Baca Juga: Takut DNA Diambil Rusia, Macron Ogah Tes PCR Bertemu Putin dan Jaga Jarak

Rizka mengatakan, 52,5 persen responden yang tidak setuju ini merupakan gabungan dari 38,6 persen responden tidak setuju dan 13,9 persen sangat tidak setuju.

Sementara itu, 40,4 persen responden setuju gabungan dari 35,3 persen responden setuju dan 5,1 persen sangat setuju. Menurutnya data tersebut berdasarkan sosio demografi, responden yang paling banyak tidak setuju adalah mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan dengan jumlah 59,2 persen.

Sementara itu, disisi lain dari kelompok wirasawata dan pengusaha yang tidak setuju dengan kebijakan tes PCR ini.

"Lebih banyak yang tidak/sangat tidak setuju tes PCR menjadi syarakat perjalanan di sebagian besar basis sosio-demografi," ujarnya.

Rizka melanjutkan, dalam survei tersebut juga mencatat mayoritas responden setuju dengan program vaksinasi dosis ke tiga atau booster.

"Mayoritas setuju/sangat setuju dengan rencana pemberian vaksin ke-3 sebagai booster, 61,5 persen," ungkapnya.

Angka tersebut merupakan gabungan dari 50,7 persen responden yang setuju dan 10,8 persen sangat setuju. Sedangkan, 25,8 persen responden mengaku tidak setuju dengan vaksinasi booster.

Kemudian, 6,4 persen responden menyatakan sangat tidak setuju dengan kebijakan pemberian vaksin booster. Jika dijumlah, maka total ada 32,2 persen responden yang tak setuju dengan vaksinasi penguat tersebut.

Jika dilihat berdasarkan data sosio demografi, responden survei Indikator yang tak setuju dengan vaksinasi  booster ini kebanyakan adalah buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, pedagang warung/Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga pengangguran dengan jumlah 40,8 persen.

Sementara itu, ada 42,4 persen responden yang setuju dengan pemberian vaksin Covid-19 untuk anak usia 3 sampai 12 tahun, dan 34,6 persen responden menjawab tidak setuju dengan rencana ini.

"Vaksin bagi anak usia 3-12 tahun, persepsi warga terbelah sangat besar, sekitar 45 persen tidak/sangat tidak setuju versus 48,6 persen setuju/sangat setuju," jelas Rizka.

Dari hasil survei, kebanyakan yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju adalah wiraswasta dan pengusaha dengan jumlah 57,6 persen dari total responden. Di sisi lain, responden yang berprofesi petani, peternak, dan nelayan mayoritas menjawab setuju.

Lanjutnya, survei tersebut dilakukan dengan sampel yang ditentukan secara acak dari warga negara berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat smartphone.

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel secara acak sebanyak 626 responsden melalui wawancara online dengan metode simple random sampling.

"Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar ± 4 persen," tutupnya.