Reuni 212 Dongkrak Ekonomi, Omongan Rektor Ini Disamber: Lumayan, Permintaan Nasi Bungkus Meningkat

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar, menilai ajang Reuni Akbar 212 akan mendatangkan banyak manfaat, termasuk soal perekonomian. Bahkan, dalam akun Twitter pribadinya, ia mengklaim resuni akan diikuti oleh lintas negara.

“Reuni Akbar 212 diharapkan tetap bisa dilaksanakan 2 Desember 2021. Acara ini punya dampak ekonomi yang besar karena peserta biasanya datang dari luar negeri dan dalam negeri. Hotel-hotel penuh,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin (8/11/2021).

Karena itu, ia pun berharap Reuni 212 dapat digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Baca Juga: Wakilnya Anies Minta Orangnya Rizieq Shihab Mikir Lagi Soal Reuni 212, PA 212 Beri Jawaban Telak

“Semoga pemerintah pusat sudah buka Monas. Kalau tidak saya usul di Al Azhar Keb. Baru Jaksel,” ujarnya.

Kontan saja, cuitan Musni langsung disamber Politisi Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand menyebut jika Reuni 212 tersebut akan berdampak pada meningkatnya pemesanan nasi bungkus.

"Ya lumayan, permintaan nasi bungkus meningkat," cetusnya.

Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar PA 212 memikirkan lagi rencana mereka untuk menggelar reuni 212.

Dia menegaskan, pihaknya memang tidak melarang kegiatan tersebut, hanya saja sekarang ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi, sehingga kegiatan itu ditakuti dapat memicu ledakan corona yang sekarang ini sudah berlahan dikendalikan pemerintah.

Baca Juga: Mas Anies Mingkem Pas Formula E Dikuliti KPK, Jangan-Jangan...

"Nanti kita akan lihat ya. Sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran kita harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman," kata Riza saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/11/2021).

Sementara itu, Kepala UP Monas Isa Sarnuri mengatakan bahwa Monas belum dibuka untuk umum. Dia menyebut pembukaan Monas menjadi kewenangan pemerintah pusat.