Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Jadi Isu Sensitif bagi Pasar, Seleksi Deputi Gubernur BI Diminta Tak Hanya Sekadar Formalitas

Jadi Isu Sensitif bagi Pasar, Seleksi Deputi Gubernur BI Diminta Tak Hanya Sekadar Formalitas Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Proses pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah ketidakpastian ekonomi global dinilai krusial dan tidak boleh dijalankan sekadar sebagai formalitas. Pergantian atau kekosongan jabatan strategis di bank sentral berpotensi memengaruhi persepsi pasar dan stabilitas keuangan nasional.

Kepala Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufiqurrahman, mengatakan dinamika transisi pimpinan BI sangat sensitif terhadap ekspektasi pelaku pasar, terutama di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Proses pergantian pimpinan BI di tengah ketidakpastian global berpotensi memengaruhi persepsi pasar melalui kanal ekspektasi dan risiko kebijakan,” ujar Rizal, Jumat (23/1/2026).

Menurut Rizal, persepsi terhadap independensi bank sentral menjadi faktor penting yang memengaruhi respons pasar keuangan. Keraguan terhadap independensi BI dapat tercermin pada sejumlah indikator makro keuangan.

Baca Juga: Pencalonan Thomas sebagai Deputi BI Dinilai Bisa Gerus Indepensi Bank Sentral

“Jika muncul keraguan terhadap independensi BI, respons pasar bisa tercermin pada pelemahan rupiah, kenaikan yieldSBN, dan meningkatnya risk premium,” ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai proses seleksi Deputi Gubernur BI harus dijalankan secara kredibel dan transparan guna meminimalkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Dalam konteks ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat penting melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

“Dari perspektif tata kelola, proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR sangat krusial untuk menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral,” kata Rizal.

Ia menegaskan, proses tersebut tidak boleh dipandang sebagai prosedur administratif semata. Uji kelayakan dan kepatutan harus menjadi instrumen seleksi yang benar-benar menilai kualitas calon pimpinan BI.

“Proses ini tidak boleh dipersepsikan sekadar formalitas, melainkan mekanisme seleksi untuk memastikan kualitas kepemimpinan BI tetap berbasis kompetensi, integritas, dan penilaian kebijakan yang matang,” lanjutnya.

Baca Juga: Selain Keponakan Prabowo, Ini Nama-nama Calon Deputi BI

Dalam menilai calon Deputi Gubernur BI, Rizal menekankan pentingnya kapasitas kandidat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. DPR dinilai perlu mencermati rekam jejak dan kemampuan teknis para calon.

“DPR seharusnya menilai calon Deputi Gubernur BI berdasarkan rekam jejak menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, pemahaman bauran kebijakan moneter–makroprudensial, pengalaman menghadapi tekanan pasar, dan kemampuan komunikasi kebijakan,” ujarnya.

Kemampuan menjaga kredibilitas kebijakan dan ekspektasi pasar dinilai menjadi kunci agar stabilitas keuangan nasional tetap terjaga selama masa transisi kepemimpinan Bank Indonesia.

Adapun, Komisi XI DPR RI akan menjalankan fit and proper test terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI, yakni Solikin M. Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: