PUPR Tawarkan Proyek Tol ke Pengusaha Turki

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan sejumlah proyek pembangunan tol ke pengusaha Turki. Pasalnya dari kebutuhan biaya pembangunan yang mencapai US$ 430 miliar, APBN hanya mampu menutupi 30%-nya.

“Untuk menutupi 70% gap keuangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam kunjungan kerjanya di kota Ankara, Turki, Basuki didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker .

Basuki menjelaskan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai US$ 19 miliar. Sepuluh proyek diantaranya merupakan proyek bersifat Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan dengan nilai US$ 9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.

Kesembilan proyek tol tersebut yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan - Karang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang sepanjang 26 km, jalan tol Ciranjang - Padalarang sepanjang 28 km dan jalan tol Malang - Kepanjen 29,7 km.

Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg 28,6 km, jalan tol Semarang harbour 20,8 km, jalan tol Bogor - Serpong 31 km dan jalan tol Cikunir - Karawaci Elevated 40 km. Sementara untuk proyek bendungan meliputi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro di Bendungan bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.

Basuki juga menyinggung soal kehadiran UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini nilai investasi antara Indonesia - Turki mencapai US$ 1,5 miliar.

“Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” ujar Menteri Basuki.