Soal Dugaan Bisnis PCR: Kalau Menterinya yang Melanggar Etik, Ya Presidennya yang Harus Menegur....

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti ikut merespons soal dugaan dua menteri bermain bisnis tes PCR covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Ray Rangkuti dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elite di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ditanya DPR Kenapa Tes PCR Gak Gratis, Menkes: Nah ini...

Diketahui, ada dua menteri yang disebut beberapa pihak yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Merespons hal tersebut, Ray Rangkuti menilai, dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, Ray Rangkuti meminta Jokowi bisa secepatnya klarifikasi pada dua menteri tersebut soal dugaan bisnis tes PCR. Presiden Jokowi perlu turun tangan.

"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail," jelas Ray Rangkuti dikutip dari GenPI.co.

Baca Juga: 4 Fakta PT GSI, Bisnis Tes PCR Luhut yang Diklaim Tidak Ambil Untung

"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," sambungnya.

Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray Rangkuti pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara. Pengamat politik inipun menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.

Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri. Menurut Ray Rangkuti, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.

"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung," tegas Ray Rangkuti.

Baca Juga: Bisnis PCR, Mahasiswa Berencana Demo di 24 Provinsi Desak KPK Periksa Luhut dan Erick Thohir

"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," lanjutnya.