Kritik Tapi Tujuannya Cuma Ingin Geser Menteri, Jangan Sampai Relawan Jokowi Seperti Makelar Politik

Karyono pun mengimbau, kritik yang disampaikan oleh para relawan terhadap kebijakan pemerintah harus murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

"Yang perlu diingat adalah kebijakan pemerintah harus mementingkan rakyat, jangan sampai kritik itu hanya bertujun untuk sengaja menyasar menteri, menggeser dan kemudian memasukan orang lain. Itu makaler jabatan. Jangan seperti itu, karena nanti gak objektif, ada motif dari kritik itu," ungkap dia.

Meskipun, kata dia, mendukung siapapun sah-sah saja asal yang didukung memiliki kapabilitas, integritas dan kopeten dalam hal ini mengurus negara. Tapi demikian, bila dukungan itu  ada transaksi dari dukungan itu, maka hal itu merugikan negara.

Jangan sampai, kata Karyono, justru negara  Indonesia malah dikuasi oleh kelompok kapitalis, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakatnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR, juga hanya membuat kegaduhan. 

"Kalau  ada kekurangan dalam mengambil kebijakan yah dimaafkan, kalau memang harga itu Rp275.000 karena disubsidi oleh pemerintah atau bantuan pengusaha maka harus kita berterima kasih," kata Emrus ketika dihubungi wartawan, Rabu malam (11/11). 

Ia menegaskan, naik turunnya harga PCR itu tidak serta merta permainan harga oleh pihak-pihak tertentu.  Karena hal tersebut bisa juga pengaruh dengan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Juga ketersediaan stok, permintaan pasokan  Bahkan, bila ada penurunan harga yang begitu jauh bisa juga adalah subsidi dari pemerintah agar masyarakat bisa menjangkaunya. Karena itu, tudingan ada main harga, cenderung tendensius. 

"Bila marginnya dikatakan tidak masuk akal, bisa jadi Pemerintah mensubsidi PCR ini hingga harga terjun bebas," kata Emrus.