Jelang Nataru, Pemerintah Lakukan Pengendalian dan Pengawasan

Masa libur akhir tahun identik dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Meski pandemi terkendali, perkembangan COVID-19 yang masih terhitung dinamis, menjadi hal yang harus diwaspadai. Pada liburan Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap mobilitas warga, seiring dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan asesmen yang berlaku di tiap daerah.

Dalam Dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) - KPCPEN, Rabu (8/12/2021), Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting menjelaskan bahwa meski persiapan kebijakan guna mengatur mobilitas selama Nataru telah dimulai sejak sebelumnya, namun pemerintah menerapkan kebijakan sesuai situasi terakhir.

Baca Juga: Menteri Kesehatan: Taiwan Telah Mencapai Status Nol Covid-19

Dalam hal ini, evaluasi pada awal Desember menunjukkan situasi pandemi terkendali didukung capaian vaksinasi yang cukup tinggi di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan gas dan rem diterapkan juga pada Nataru, agar pemulihan berbagai sektor berjalan bersama.

“Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” tuturnya. Ia mengatakan, pengamatan situasi akan terus berlangsung. Kondisi pandemi dinamis tergantung bagaimana mengelolanya. Karena itu, dokumen terkait pengendalian COVID-19 juga selalu berubah dan dinamis, sesuai perkembangan di dalam maupun luar negeri.

Pada Nataru kali ini, ujar Alex, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.

Dalam penyampaian komunikasi risiko, Alex menganggap masyarakat juga harus memahami strategi penanganan pandemi yang disiapkan pemerintah, yakni deteksi, pencegahan, dan respon. Upaya tersebut telah disiapkan pemerintah dari hulu ke hilir, sedangkan masyarakat diminta berperan aktif untuk mendukung pelaksanaannya agar pandemi semakin terkendali.

“Kalau kita masih menularkan, terinfeksi, maka mutasi juga masih berjalan terus,” tandas Alex. Ia menegaskan bahwa pada Nataru pemerintah tidak melarang mudik dan liburan, asalkan terkendali. Di semua ruang publik termasuk tempat wisata akan ada Satgas untuk memperkuat pengawasan.

Selain itu, diharapkan penggunaan PeduliLindungi juga dapat direspon dengan baik. Seperti, persiapan isolasi bagi yang berstatus hitam, vaksinasi bagi yang merah atau kuning, dan diperbolehkan masuk hanya bagi yang hijau.

Kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika menyampaikan bahwa situasi pandemi di wilayahnya cukup terkendali. Salah satunya ditandai dengan BOR di bawah 3% dan tingkat kepatuhan prokes yang tinggi.