Amerika Pangkas Video Menteri Taiwan untuk Menghindari Adu Otot dengan China

Warta Ekonomi, Taipei -

Gedung Putih telah dituduh memotong rekaman video seorang menteri Taiwan setelah peta dalam slide presentasi resmi menunjukkan pulau itu dalam warna yang berbeda dengan China selama KTT Demokrasi minggu lalu.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa selama diskusi panel pada hari Jumat (10/12/2021), umpan video yang menunjukkan Audrey Tang, menteri digital Taiwan, diganti dengan audio saja.

Peta yang digunakan dalam presentasi Tang diproduksi oleh LSM Afrika Selatan, Civicus, yang memberi peringkat dunia berdasarkan keterbukaan hak-hak sipil.

Di dalamnya, Taiwan dilabeli dengan warna hijau, menjadikannya satu-satunya entitas regional yang digambarkan sebagai "terbuka", sementara yang lainnya, termasuk beberapa sekutu dan mitra AS yang juga peserta KTT Joe Biden, ditampilkan sebagai "tertutup", " tertindas”, “terhalang” atau “menyempit”.

China, Laos, Vietnam, dan Korea Utara diwarnai merah dan diberi label "tertutup".

Menurut orang-orang yang mengetahui acara hari Jumat (10/12/2021) yang berbicara kepada Reuters, peta itu membuat para pejabat di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan keprihatinan. NSC juga kecewa karena slide itu tidak muncul dalam versi kering dari presentasi sebelum KTT, menurut laporan itu.

Ketika moderator untuk sesi Tang kembali ke Tang, tidak ada video dirinya. Penafian di layar kemudian mengklarifikasi: "Setiap pendapat yang diungkapkan oleh individu di panel ini adalah pendapat individu, dan tidak mencerminkan pandangan pemerintah Amerika Serikat," menurut laporan itu.

Dugaan insiden itu terjadi pada waktu yang sangat sensitif dalam hubungan penuh Washington dengan Beijing, yang melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Bulan lalu, presiden China, Xi Jinping, mengatakan kepada Biden bahwa setiap dukungan untuk kemerdekaan Taiwan akan “seperti bermain api” dan bahwa “mereka yang bermain api akan terbakar”.

Cara pemerintah menangani dugaan insiden itu juga menyoroti tindakan penyeimbang Biden dalam berurusan dengan Taiwan. Sambil membantu pulau yang dikelola secara demokratis memperluas ruang internasionalnya, Washington tidak ingin dilihat melanggar kebijakan "ambiguitas strategis" selama beberapa dekade ketika berhadapan dengan Taiwan.

Para kritikus mengatakan bahwa insiden ini adalah "reaksi berlebihan" pemerintah, dan itu meragukan komitmen berulang Biden di depan umum bahwa dukungan pemerintahannya untuk Taiwan "sangat kuat".

“(Tetapi) gambaran yang lebih besar adalah bahwa Taiwan adalah anggota penting dari koalisi demokrasi internasional AS pada saat persaingan ketat dengan China dan Rusia,” kata George Yin, seorang peneliti di Pusat Studi China Universitas Nasional Taiwan.