Erick Akan Copot Dewan Direksi BUMN Jika Tidak Peka Akan Krisis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Erick Thohir mengatakan akan memecat Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan pelat merah yang tidak peka terhadap kondisi krisis.

Ungkapan tersebut terlontar setelah adanya defisit pasokan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). 

Baca Juga: Pangkas Pengeluaran BUMN, Ini Pesan Erick Thohir

Akibat kejadian tersebut, Erick dengan cepat mencopot Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo. Untuk itu ia mengingatkan untuk pemimpin perusahaan pelat merah harus peka akan keadaan.

"Saya rasa bukan hanya PLN, tapi semua BUMN, ketika ada krisis seperti ini, para pemimpin yang tidak punya sense of crisis, ya pasti saya akan ambil tindakan," ujar Erick kepada wartawan, Jumat (7/1/2022). 

Erick mengatakan, pemecatan Rudy Hendra Prastowo, lanjut Erick, tidak semata-mata didorong oleh krisis energi primer saat ini. 

Pasalnya, ia mengaku krisis batu bara PLTU PLN bukan baru terjadi saat ini, sejak Januari 2021 lalu, krisis itu sudah mulai dirasakan. Pemerintah dan Kementerian BUMN mulai wanti-wanti adanya kelangkaan batu bara. 

Ketika kejadian tersebut, Erick langsung bergerak cepat dengan memimpin rapat bersama manajemen PLN, dan meminta untuk dilakukan perubahan strategi untuk mengantisipasi krisis kembali terjadi.

"Kita tahu situasi krisis batu bara ini terjadi di bulan Januari 2021, tapi waktu itu kan tidak gonjang-ganjing seperti ini. Disitulah saya mengambil langkah dan mengingatkan direksi PLN, bahkan kita ada kesepakatan waktu itu bahwa sudah saatnya kita mengubah strategi besar kita," ujarnya.

Menurutnya, akan menjadi kesalahan besar jika Indonesia tidak meemiliki rencana untuk menjaga pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pasalnya,  Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Erick mengatakan, krisis batu bara dan LNG saat ini disebabkan oleh model struktur pembelian PLN. Untuk itu, kontrak pembelian batu bara antara PLN dan produsen batu bara harus dalam jangka waktu panjang. 

Pasalnya, pengadaan batu bara sudah diatur melalui regulasi wajib pasok atau domestic market obligation (DMO).