Pansus BLBI DPD RI Diminta Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik

Skema BLBI yang disebut kejahatan BLBI yang merupakan skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis 1998 di Indonesia. “Dan sampai kini tak ada penuntasan," katanya.

Selama ini jelas Hardjuno telah banyak upaya politik untuk menuntasakan skandal BLBI ini.

Namun sayangnya, endingnya tidak jelas. Karena itu, dia berharap agar Pansus BLBI DPD RI ini bukan sekedar lips service saja. Tetapi harus bekerja sepenuh hati untuk membongkar skandal itu.

“Jadi, saya ingatkan agar Pansus BLBI ini bukan sebuah kepura-puraan untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan rakyat,” terangnya.

Baca Juga: DPD Dinilai Perlu Beri Masukan ke Presiden Terkait dengan BLBI

Padahal, banyak kepentingan politik terselubung di dalamnya."Tunjukan kepada kami bahwa Pansus BLBI DPD RI ini serius. Dan bukan Pansus pura-pura untuk menyenangkan rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan sah-sah saja ketika masyarakat terus menuntut penyelesaian kasus BLBI ini.Apalagi berdasarkan data BPK tahun 2004 juga sudah menjelaskan ada kerugian negara pada kasus ini.

"Jadi menurut saya kalau ada temuan-temuan baru mestinya aparat penegak hukum seperti KPK harus mengusut kembali. Jangan diam saja. Tapi masalahnya KPK selalu berlindung pada UU Formalistik. Karena itu KPK harus kreatif dalam menyelesaikan kasus tersebut," pungkasnya.