PM Kamboja Hun Sen Terang-terangan Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke KTT ASEAN

Warta Ekonomi, Phnom Penh, Kamboja -

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan telah mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengikuti KTT ASEAN. Namun, Myanmar harus memenuhi syarat ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang ditujukan membantu upaya perdamaian di negara itu.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Hun Sen mengatakan akan berbicara dengan Min Aung Hlaing melalui konferensi video pada Rabu (26/1/2022), menyusul pertemuan keduanya di Myanmar pada 7 Januari lalu.

Baca Juga: Pengamat Internasional: Indonesia Dukung Keketuaan Kamboja Soal...

"Dia (Hun Sen) mengatakan telah mengundang Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN jika ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan suara bulat," demikian pernyataan yang dirilis di laman Facebook Hun Sen mengenai pembicaraannya dengan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.

Jika tidak, junta Myanmar harus mengirim perwakilan non politis untuk pertemuan-pertemuan ASEAN. ASEAN melakukan langkah mengejutkan dengan tidak mengikutsertakan Min Aung Hlaing dalam KTT tahun lalu.

Jenderal yang memimpin kudeta militer terhadap pemerintah terpilih Myanmar itu dianggap gagal menjalankan Konsensus Lima Poin. Konsensus itu mencakup penghentian kekerasan dan dialog dengan semua pihak.

Sebagai ketua baru ASEAN, Kamboja awalnya mengindikasikan ingin terlibat, bukannya mengisolasi junta Myanmar. Namun, Hun Sen telah ditekan oleh beberapa pemimpin ASEAN lainnya, termasuk dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura untuk tidak menyerah pada konsensus yang juga didukung oleh PBB dan Amerika Serikat.

Penggulingan pemerintah terpilih Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi kemunduran bagi ASEAN dan upaya perhimpunan itu untuk menampilkan diri sebagai perhimpunan yang kredibel dan terintegrasi. Kunjungan Hun Sen ke Myanmar menimbulkan kekhawatiran di dalam perhimpunan.

Kunjungan itu dapat menunjukkan pengakuan ASEAN terhadap para jenderal yang telah mengawasi tindakan keras berdarah terhadap pendukung demokrasi di Myanmar.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, PM Malaysia Ismail Sabri mengatakan kepada Hun Sen tentang kebutuhan mendesak untuk meredakan situasi Myanmar dan membebaskan Suu Kyi dan semua tahanan politik.