Kredit Foto: Instagram/Basuki Tjahaja Purnama
Nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), masuk daftar calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu pun mendapat respons dari Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Menurutnya, sebaiknya Ahok tidak menjadi pemimpin IKN baru.
"Ahok sebaiknya berada di sektor yang murni swasta, yang tidak ada kaitannya dengan masalah publik," ujar Qodari dilansir dari Genpi pada Jumat (28/1/2022). Baca Juga: Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, PPP: Tidak Harus Ahok, Banyak Figur Lain!
Menurut Qodari, IKN mempunyai elemen publik yang sangat kuat. Qodari menilai, IKN menjadi salah satu perhatian masyarakat Indonesia sampai beberapa tahun ke depan.
"Saya khawatir nanti akan terjadi konfrontasi-konfrontasi yang membuat pembangunan IKN menjadi terkendala," kata Qodari.
Bursa Kepala Otorita IKN tersebut muncul setelah DPR RI resmi mengesahkan RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).
Dengan begitu, pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah memiliki landasan hukum yang jelas. Presiden Jokowi juga telah menetapkan nama IKN baru Indonesia bernama Nusantara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
