Saham Wilmar Rontok 9%, SIMP Ikut Tertekan Usai Dugaan Manipulasi Ekspor CPO

Saham emiten sawit tertekan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan manipulasi nilai ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah perusahaan besar melalui praktik under-invoicing.

Tekanan paling terlihat terjadi pada saham Wilmar International Ltd yang tercatat di Singapore Exchange (SGX). Berdasarkan data perdagangan, saham berkode F34 itu turun sekitar 9,36% dalam lima hari terakhir dan berada di level 3,39 dolar Singapura.

Sementara itu, saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) bergerak melemah dan fluktuatif di kisaran 560-585 dalam sepekan terakhir. Pada perdagangan terbaru, saham SIMP ditutup stagnan di level 565 setelah sempat menyentuh level terendah 560.

Sentimen negatif muncul setelah pemerintah mengonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan besar sawit terkait dugaan manipulasi ekspor.

“Yang CPO belum kita serahkan, masih kita hitung. Tapi sudah ada semuanya perusahaannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengonfirmasi Wilmar International Limited dan Musim Mas Group masuk dalam hasil pemeriksaan awal pemerintah. Sementara PT Salim Ivomas Pratama Tbk disebut kemungkinan juga termasuk dalam daftar perusahaan yang sedang ditelusuri.

“Itu sudah betul (Wilmar International Limited dan Musim Mas Group) dua-duanya betul. PT Salim Ivomas sepertinya ada,” ujarnya.

Menurut Purbaya, dugaan manipulasi dilakukan melalui perusahaan perdagangan di Singapura. Perusahaan Indonesia disebut menjual CPO ke perusahaan afiliasi atau trader di Singapura dengan harga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.

Baca Juga: Wilmar, Musim Mas, hingga Salim Ivomas Diduga Terlibat Manipulasi Ekspor CPO

Baca Juga: Ekspor SDA Dialihkan ke PT DSI Mulai 1 Juni 2026, Nilai Potensi Capai US$347 Miliar

Pemerintah menemukan nilai ekspor dari Indonesia ke Singapura tercatat hanya sekitar setengah dari harga ekspor lanjutan dari Singapura ke negara tujuan akhir.

“Tapi yang kita lihat harga di sini ekspor ke sana, itu setengah harga yang dari sini ke sana. Jadi ada under-invoicing, penyelundupan, 50% lah,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah telah memeriksa sekitar 20 perusahaan sawit, namun fokus utama diarahkan kepada perusahaan besar dengan volume ekspor signifikan.