Soal Tindakan Aparat Terhadap Warga Desa Wadas, Mahfud MD: Kalau Tidak Bertindak Dituding Goblok

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopohukam) sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyikapi pedasnya kritik terhadap tindakan aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengatakan, kepolisian wajar memantau jalannya proyek pemerintah di Desa Wadas guna menghindari konflik.

Mahfud mengatakan, ada tantangan Polri dalam penegakkan hukum seiring makin tingginya pemahaman masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan, Polri kerap berada dalam posisi dilematis dalam upaya penegakkan hukum.

"Saya paham, Polri hadapi masyarakat yang semakin demokratis, terbuka sehingga menghadapi dilema misalnya kalau tidak bertindak dituding goblok, tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau ditindak bisa dituding melanggar HAM. Tarolah kasus yang sedang ramai di (Desa) Wadas," kata Mahfud dalam konferensi yang diadakan Komnas HAM secara virtual pada Kamis (10/2).

Baca Juga: Waduh... Mahfud MD Klaim Tidak Ada Kekerasan dari Aparat dalam Kisruh Desa Wadas

"Itukan kalau pun Polri lakukan tindakan terukur sekalipun dituding sewenang-wenang, tapi seumpama diam dianggap biarkan keributan yang bisa saja timbulkan korban," ujar Mahfud.

Namun, Mahfud mengingatkan, kepolisian wajib menerapkan 4 prinsip HAM demi mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pertama, proporsionalitas yaitu penggunaan kekuatan yang seimbang atau tidak berlebihan. Kedua, legalitas adalah tindakan itu harus sah sesuai aturan.

"Berikutnya, akuntabilitas yaitu ada prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan, dan nesesitas yaitu digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibtuhkan. Itulah penting 4 prinsip tadi untuk (penegakkan) HAM di tubuh Polri," ucap Mahfud.