Jokowi Sudah Nyatakan Sikap, Muhaimin Iskandar Tolak Nyerah Soal Tunda Pemilu? Kalau Kompak Pasti...

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terus jadi bulan-bulanan kritik gara-gara mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Bukannya berhenti, Imin masih saja terus bersuara soal penundaan ini. Padahal di saat yang bersamaan, Imin yang getol bilang Pemilu ditunda itu, malah makin rajin blusukan dan mendeklarasikan diri sebagai capres. Menjalankan 2 peran yang berbeda, Imin tahan malu.

Presiden Jokowi yang diinginkan Imin agar jabatannya diperpanjang, sudah bersuara. Berkali-kali Jokowi menolak perpanjangan jabatan presiden dan tetap patuh pada konstitusi.

Menko Polhukam, Mahfud MD juga ikutan meluruskan. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu bilang, tidak pernah di sidang kabinet, ada agenda pembahasan penundaan Pemilu. Justru kata Mahfud, dalam 2 kali sidang kabinet, Jokowi menyatakan persetujuan agar Pemilu digelar 14  Februari 2024.

Dengan bantahan dari Jokowi dan Mahfud itu, harusnya isu penundaan Pemilu sudah selesai. Apalagi, penundaan Pemilu dianggap tidak memiliki dasar serta bertentangan dengan konstitusi. Khususnya terkait masa jabatan presiden yang dibatasi hanya 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya.

Nyatanya hal itu tak membuat Imin menyerah. Meskipun Jokowi bilang tidak, kata Imin, peluang penundaan Pemilu masih terbuka. Keputusan itu, kata dia, ada di tangan para ketua umum parpol. Kalau para bos parpol setuju, Jokowi tentunya tidak bisa lagi menolak.

Baca Juga: Ya Ampun... Suara Jeritan Masyarakat Soal Minyak Goreng Belum Reda, Tolong Pak Jokowi Tindak Tegas!

“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju. Tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/3).

Terkait pernyataan Mahfud bahwa pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi, Imin mengaku tidak masalah. Saat ini, kata dia, justu pemerintah masih menunggu keputusan dari para pimpinan partai.

Wakil Ketua DPR ini menyebut, dalam waktu dekat, bakal ada pertemuan para pimpinan parpol dari koalisi pendukung pemerintah. Pertemuan itu, disebut Imin, untuk membahas penundaan Pemilu.

“Masih panjang ya, tergantung ketua umum-ketua umum aja. Ketua umum partai masih baru tiga. Nanti kita lihat. Saya kira akan ada pertemuan khusus suatu hari nanti, tapi kapan masih kita tunggu,” tegasnya.

Eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu juga tak masalah dirinya dibilang tak tahu malu, terkait usulan penundaan pemilu tapi tetap deklarasi capres. “Ya nggak apa-apa karena dianggap kontradiktif ya mengusulkan pemilu mundur, tetapi tetap kerja untuk capres,” jawab Imin.

Pria yang lagi memperkenalkan diri dengan sebutan Gus Ami ini bilang, kerja untuk maju sebagai capres merupakan kewajiban. “Nah sebetulnya kerja untuk capres kan kewajiban saya untuk menyiapkan saya dan PKB di 2024,” bebernya.

Menurut Imin, nasib penundaan pemilu sangat bergantung pada sikap masing-masing ketum parpol. Meski sebenarnya, wacana ini digaungkan kalangan pengusaha pasca diterpa pandemi.

“2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal. Stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi,” urainya.

Sementara, ketika pemilu ada tiga hal yang dikaji dunia usaha: ngerem investasi, ancaman konflik, dan menunggu siapa presiden selanjutnya. “Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut,” klaim Wakil Ketua DPR ini.

Tak hanya Imin, Wasekjen PKB, Luqman Hakim malah menyarankan agar Jokowi bersama pimpinan parpol duduk satu meja. Kata dia, kalau memang pemerintah dan pimpinan parpol tolak penundaan pemilu, maka perlu ada pernyataan sikap bersama.

Namun, usulan Luqman ini bikin berang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Dia bilang, Imin dan PKB tidak ngerti aturan karena masih ngotot bicara soal penundaan Pemilu.

Menurut Ngabalin, harusya semua pihak percaya dengan konstitusi. Apalagi, jadwal pencoblosan sudah disepakati antara DPR, Pemerintah dan KPU, yakni 14 Februari 2024. Jadi, tidak pantas kalau kemudian isu penundaan Pemilu masih saja digoreng-goreng.

“Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan anda paksakan pikiran, hati, rencana anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini,” semprot Ngabalin.

Bukan hanya Ngabalin yang kesal, rakyat biasa hingga elit politik juga ikutan geram dengan sikap Imin. Eks Presiden PKS, Tiffatul Sembiring ikut mengomentari sikap Imin yang masih ngotot menunda Pemilu.

“Tapi mayoritas partai-partai kan nggak setuju mas. Yang usul cuma 3 partai, itu pun denger-dengar yang satu mau balik badan. Dan Pak Jokowi, rasanya belum pernah ngomong gitu...,” cuit Tiffatul di akun Twitter @tifsembiring.

Cuitan Tifatul itu lantas dikomentari banyak warganet yang kesal dengan Imin. “Maunya tunda pemilu tapi sepanduk Cak Imin calon presiden 2024 bertebaran dimana-mana. Itu namanya njilat sambil njilit.. he he,” ledek @ anfalsemangat. “Punya ambisi, tapi tidak punya kemampuan. Ya akhirnya ngekor aja,” timpal @linkarmstrong90.