Usung Enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan, BI Sumut Gelar Seminar 'Strategic Issues in G20'

Indonesia mengusung enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilkan.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bertajuk 'Seminar Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19, Senin (21/3/2022).

Baca Juga: Pekan Ini, Kementerian ESDM Gelar ETWG-1 Presidensi G20 Indonesia

Dikatakannya, enam agenda tersebut antara lain mencakup Exit Strategy to Support Recovery, Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth, Payment System in Digital Era, Sustainable Finance, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance serta  International Taxation.

"Dua agenda Presidensi Indonesia adalah Exit Strategy to Support Recovery dan Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Terkait exit strategy, untuk memitigasi dampak pandemi dan menopang perekonomian. Selanjutnya terkait scarring effect, pandemi telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik di sisi penawaran maupun permintaan," ujarnya.

Oleh karena itu,  kebijakan ke depan harus mengidentifikasi strategi untuk mengatasi scarring effect itu dan memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh inklusif dan no one gets left behind.

"Negara-negara G20 juga telah menyepakati poin-poin terkait exit strategy dan scarring effect yakni melanjutkan pemulihan yang merata secara global dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik dan ekonomi, menggunakan semua alat untuk mengatasi dampak pandemi khususnya mereka yang terdampak," ujarnya.

Baca Juga: Resmi! Doddy Zulverdi Dikukuhkan Menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut

Kemudian, menekankan prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi, mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris.

"Lalu memperkuat ketahanan sektor keuangan global, memajukan agenda inklusi keuangan, memanfaatkan digitalisasi serta mendorong keberlanjutan  serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM," katanya.

Dikatakannya, implementasi dari seluruh elemen kebijakan tersebut juga perlu dilaksanakan di daerah, terutama dalam payung kerjasama lintas otoritas dan instansi yang semakin erat.

Baca Juga: Delegasi G20 EdWG Kunjungi Candi Borobodur dan Prambanan, Warisan Kebudayaan Indonesia

"BI dalam hal itu bersama satuan kerja terkait di kantor pusat dan kantor perwakilan di daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong perbaikan ekonomi,"katanya.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Sumut, Agus Tripriyono yang mewakili Gubernur Sumut menuturkan, ekonomi Sumut tahun 2021 telah keluar dari zona kontraksi dan menunjukkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih berlangsung.

"Ekonomi Sumut berhasil tumbuh 2,61% yoy di tahun 2021, capaian vaksinasi Sumut juga cukup membanggakan dan diperkirakan menjadi kunci dan game changer perekonomian Sumut. Namun, masih ada tantangan ke depan yang harus dihadapi.

Di tengah tantangan itu, kami yakin ekonomi Sumut masih akan berpotensi tumbuh. Karenanya, kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di daerah harus terus diperkuat," pungkasnya.