BI Catat Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$444,4 Miliar pada Mei 2026

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 2,0 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan peningkatan pertumbuhan ULN didorong oleh kenaikan utang luar negeri sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang mulai mereda.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," kata Denny dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Denny menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar 217,3 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurutnya, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk dana ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, meski pemerintah tetap melakukan pembayaran neto pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," tambah Denny.

Denny mengatakan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN. 

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar pemanfaatan ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

"Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang," jelas Denny.

Sementara itu, ULN Bank Indonesia meningkat seiring bertambahnya kepemilikan investor nonresiden pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). 

Peningkatan tersebut disebut sejalan dengan kebijakan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Di sisi lain, ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS, atau masih mengalami kontraksi 0,1 persen (yoy). Meski demikian, penurunan tersebut lebih baik dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) mencatat kontraksi lebih rendah, yakni 0,8 persen (yoy), dibandingkan 5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Adapun berdasarkan lapangan usaha, ULN swasta masih didominasi sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,9 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta," ucap Denny.

Baca Juga: Utang Negara Capai 40,54% PDB, Purbaya Tegaskan Masih Jauh dari Batas Maksimal

Baca Juga: Bank Indonesia Umumkan Cadangan Devisa Naik, Tembus 145,6 Miliar Dollar AS

Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.