Ada Udang di Balik Batu, Ada Kepentingan Pengusaha di Balik Penundaan Pemilu?

Polemik akibat wacana yang dimunculkan para elit partai politik soal Pemilu 2024 diundur menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa waktu terakhir ini.

Bagaimana tidak, regulasi mengenai ketentuan penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pelaksanaannya harus dibenturkan oleh suara wacana ini.

Tiga tokoh parpol yang mengangkat hal ini adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Isu yang terus bergulir beberapa bulan ini layaknya bola salju yang bergulir. Kian hari makin nampak besar siapa saja yang bermain di belakangnya. Termasuk nama besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya data berdasar big data perihal jumlah netizen yang mendukung penundaan pemilu.

Baca Juga: Klaim Luhut Soal Big Data Menjadi Sorotan, Pakar Minta Publik Tidak Langsung Percaya, ini Alasannya

Sebelumnya bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang “tipis-tipis” menyebut banyak pihak yang mengingnkan pemilu/pilpres ditunda, pendeknya Jokowi terus berlanjut meski masa jabatan habis.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Dr Syahril Siddiq (Associte Peneliti LP3ES) dalam diskusi LP3ES Twitter Space – Didik J Rachbini “Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?” juga “mengamini” apa yang Bahlil katakan yang mana ada faktor pengusaha dibalik rencana penundaan pemilu.

“Wacana penundaan pemilu dan tiga periode presiden lebih terlihat berasal dari kepentingan pengusaha,” ucap Syahril dalam diskusi tersebut, Senin (21/3/22).

Lebih lanjut, Syahril menyiggung bahwa wacana penundaan pemilu ini harus ditekan karena sangat berbahaya untuk bangsa.

Selain diduga hanya pengusaha yang mendapat untung, Syahril juga menekankan bahwa penundaan ini akan semakin memperuncing segregasi sosial di masyarakat (Kadrun, cebong, kampret).

Baca Juga: Dorong Restorative Justice, Orang Gerindra Minta Haris Azhar Lakukan Ini ke Luhut

“Tentunya hal itu tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada alasan untuk menunda pemilu,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemilu 2024 diharapkan bisa mencegah atau memperbaikin polarisasi yang selama ini sudah terjadi.