Sri Mulyani: Pembiayaan Infrastruktur Jadi Prioritas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pembiayaan untuk infrastruktur menjadi sangat penting dan prioritas. Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan saat ini dan di masa depan untuk meningkatkan produktivitas.

Namun demikian, dijelaskan Menkeu, pendanaan masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Swasta Bantu Proyek Pembangunan Indonesia

"Memobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka sumber keuangan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session secara virtual, Senin (28/03/2022).

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya peran swasta di dalam pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran investor sekaligus mengadopsi standar kualitas dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yakni penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Implementasi kerangka ESG kami fokus pada tiga bidang. Pertama, komitmen pemilik proyek untuk berkontribusi pada pengurangan karbon. Kedua, penerapan aspek gender untuk inklusivitas. Ketiga, penerapan teknologi dan transaksi persiapan serta proses operasi proyek," kata Sri Mulyani.

Indonesia sebagai Presidensi G20 juga terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu agenda yang penting. Indonesia secara aktif terlibat dalam membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara G20 untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan berkelanjutan dalam forum G20 untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi dunia secara bersama dan lebih kuat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema dan instrumen pembiayaan untuk mengakomodasi kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"PPP sudah lebih berkembang di mana kita mendapatkan layanan dan efisiensi yang lebih baik melalui siklus hidup proyek. Pada saat yang sama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan," kata Menkeu.

Di sisi lain, untuk mengoptimalkan skema pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia telah menerapkan skema blended finance yang menggabungkan beberapa sumber pembiayaan dalam satu proyek untuk mencapai kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menciptakan SDG Indonesia One, sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) di Indonesia. Platform ini bekerja sama untuk mendanai proyek-proyek hijau dengan berbagai pihak, seperti lembaga filantropi, donor bilateral dan multilateral, serta lembaga keuangan iklim.

"Pihak-pihak tersebut bersama dengan Pemerintah Indonesia akan berinvestasi dalam proyek hijau dan juga konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.