Menanggung Selisih Harga Solar Rp7.800 per Liter, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pertamina

Pemberian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak hanya penting untuk kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero), namun juga bagi kelangsungan penyediaan BBM dalam negeri.

Pertamina saat ini harus menanggung selisih harga jual solar bersubsidi sebesar Rp7.800 per liter karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalolasikan subsidi Rp500 per liter.

Harga jual solar bersubsidi dijual Rp5.150 per liter, jauh di bawah harga solar nonsubsidi yang dijual Pertamina, Dexlite sebesar Rp12.950 per liter.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan jika subsidi basisnya UU APBN, maka pemberian kompensasi juga perlu berbasis regulasi. “Seharusnya ada payung hukumnya,” kata Komaidi, di Jakarta, Selasa (30/3).  

Menurut Komaidi, saat ini yang paling utama adalah masalah kelangkaan solar harus tertangani dulu. Untuk itu, dia menyarankan agar kuota solar bersubsidi harus ditambah. “Risiko penambahan kuota sudah jelas, yaitu perlu tambahan subsidi,” tegas dia. 

Komaidi menilai kelangkaan solar bersubsidi yang berlarut-larut tidak baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Menurutnya, efeknya bisa tidak terduga dan tidak terkendali.  “Dampaknya bisa meluas dan tidak terkendali. Saya kira penting ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, sebelumnya meminta kepada pemerintah segera melakukan langkah strategis untuk mengatur barang subsidi. Hal ini merupakan persoalan penting karena harga BBM yang dijual Pertamina masih jauh di bawah harga keekonomian.