Krisis Ekonomi Memburuk Menteri Sri Lanka Mundur Berjemaah

Sejumlah anggota kabinet Sri Lanka telah mengundurkan diri dari jabatan mereka, hanya beberapa hari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa menetapkan status darurat di negara itu. Status darurat ditetapkan pada Jumat (1/4/2022) menyusul rentetan protes rakyat yang diwarnai kekerasan.

“Kami serahkan surat pengunduran diri kepada perdana menteri,” kata Menteri Pendidikan Dinesh Gunawerdana kepada media Minggu malam (3/4/2022).

Baca Juga: Temui Menteri Media Massa Sri Lanka, Menteri Johnny Bahas Upaya Lawan Infodemi

“Presiden dan perdana menteri akan membahas dan mengambil keputusan yang sesuai,” imbuhnya. Namun, Gunawerdana tidak menjelaskan apakah semua anggota kabinet atau hanya sebagian menteri yang ikut mengundurkan diri.

Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.

Sebelumnya, demi membungkam protes rakyat, Pemerintah Sri Lanka pada Minggu, memblokir akses ke media sosial setelah menetapkan status darurat untuk mengatasi kerusuhan massal akibat krisis ekonomi di negara itu.

Pada Sabtu, jam malam diberlakukan secara nasional. Jam malam berlangsung hingga Senin pukul 06.00 waktu setempat (07.30 WIB). Tentara Sri Lanka terlihat membawa senapan serbu dan polisi menjaga pos-pos pemeriksaan di Kota Colombo.

“Pemblokiran media sosial bersifat sementara dan diberlakukan atas instruksi khusus Kementerian Pertahanan. Hal itu dilakukan demi kepentingan negara dan rakyat guna menjaga ketenangan,” kata Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi, Jayantha de Silva.

Organisasi pemantau internet NetBlocks mengatakan, data jaringan seketika menunjukkan bahwa Sri Lanka telah menerapkan pemblokiran media sosial secara nasional. Akses ke sejumlah platform, seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube dan Instagram dibatasi.

Presiden Rajapaksa menetapkan keadaan darurat di tengah kenaikan harga-harga, kelangkaan bahan pokok dan pemadaman listrik bergilir. Kekuasaan darurat di masa lalu membolehkan militer menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah.

Belum jelas apakah status darurat saat ini juga memungkinkan hal yang sama. Inspektur Polisi, Nihal Thalduwa mengatakan, 664 orang telah ditangkap karena melanggar aturan jam malam di Provinsi Barat, wilayah administratif paling padat penduduk yang mencakup Colombo.

Para kritikus mengatakan, penyebab krisis terburuk dalam beberapa dekade akibat negara salah urus ekonomi, hingga menimbulkan defisit kembar. Yaitu kekurangan anggaran dan defisit transaksi berjalan. Krisis saat ini diperparah pemotongan pajak besar yang dijanjikan Rajapaksa saat kampanye pemilu 2019, beberapa bulan sebelum pandemi Covid19 mulai menghantam ekonomi negara itu.