Pesan Tegas Jokowi ke Menteri Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Fokus Bekerja!

"Sampai hari ini belum ada pembahasan lagi di sini, di pemerintahan juga belum ada bahasan, karena belum ada pembahasan yang kita pegang itu," tegasnya.

Salah satu jajaran di kabinet yang paling sering mengungkit isu perpanjangan masa jabatan presiden adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, pembicaraan terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) bukan merupakan sesuatu yang haram.

Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan: Istana Tak Punya Anggaran Perpanjangan Jabatan Presiden

Saat beraudiensi dengan anggota DPR di Gedung DPR, Rabu (30/3/2022), Bahlil mengatakan pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden sah saja dilakukan, terutama di depan anggota dewan. "Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu, jangan diharamkan," ujar Bahlil di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Ia mengatakan, wacana penundaan pemilu lahir dari pemikiran konstruktif. Selama hal tersebut demi kebaikan bangsa dan negara, wacana tersebut boleh saja terus digulirkan dan tak diharamkan pembicaraannya.

Baca Juga: Minta Jokowi Pecat Luhut dan Bahlil, Nicho: Kalau Tidak, Berarti Wacana 3 Periode Perintah Presiden

"Itu wajar-wajar saja tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo diselesaikan di sini. Jangan bagaimana memisahkan diri dari publik Indonesia saja," ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian dan stabilitas politik di dalam negeri. Hal tersebut menjadi salah satu alasan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi, tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ujar Bahlil.