Terima Kasih Pak Jokowi Sudah Tegas ke 'Pembantu' Anda Soal Penundaan Pemilu, Tapi Masalahnya…

Tensi panas politik di Indonesia meningkat akhir-akhir ini. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun 3 periode makin menyeruak seakan tiada tentu kapan bisa berhenti.

Bagaimana tidak, orang-orang lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir ini mulai dari ketua umum partai, menteri, bahkan perhimpunan atau perkumpulan sudah berani terang-terangan menyuarakan isu tersebut.

Belum lagi bicara soal Luhut Binsar Pandjaitan yang main klaim soal big data pendukung penundaan pemilu.

Publik pun mulai “gerah” hingga akhirnya kelompok Mahasiswa sudah turun ke jalan untuk menuntut penghentian isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Baca Juga: Tampil di Channel Refly Harun, Kecurigaan Ketua BEM UI ke Jokowi Nggak Main-main: Jangan-jangan…

Bak gayung bersambut, Jokowi pun mengambil sikap dengan tegas di hadapan para menterinya untuk “mengharamkan” mereka ikut-ikutan membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi? dan bagaimana publik menyikapi “ketegasan” Jokowi?

Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik dan Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta, mengungkapkan apa yang Jokowi sampaikan ke anak buahnya perlu diapresiasi.

“Tentunya larangan tersebut perlu diapresiasi,” jelas Achmad dalam keterangan pers tertulis yang redaksi wartaekonomi.co.id terima, dikutip Jumat (8/4/22).

Namun Achmad menyebut bahwa ada catatan penting dari larangan Jokowi ke para menterinya ini.

Sebagaimana diketahui dan dijelaskan di awal tadi, elemen perhimpunan ataupun perkumpulan warga yang entah berdasar apa juga meneriakan wacana “pelanggaran konstitusi” ini.

Terbaru dan cukup heboh adalah terang-terangannya Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang dalam satu acara dan dihadari oleh Jokowi langsung menyuarakkan Jokowi 3 periode.

Tidak berhenti sampai di situ, ditemukan juga bahwa Ketua Dewan Pembina APDESI adalah Luhut yang membuat kegiatan tersebut sangat kental unsur kepentingan politis.

Ini lah yang disoroti oleh Achmad bahwa bukan hanya menteri saja yang harus ditegaskan, tetapi juga gerakan bawah tanah yang kental unsur keterlibatan elite di dalamnya.

Baca Juga: Nah! Tito Benarkan Opung Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI yang Teriak Jokowi 3 Periode

“Namun harus juga mencakup penghentian gerakan bawah tanah oleh orang di sekililing presiden yang kenyataannya masih kita lihat seperti persiapan gerakan deklarasi berbagai elemen masyarakat mendukung penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode di berbagai daerah,” tegas Achmad.

Persiapan “gerakan bawah tanah” inilah yang disebut Achmad tidak bisa disepelekan karena justru terkesan menguatkan wacana penundaan pemilu dan Jokowi 3 Periode.

“Persiapan tersebut malah mengesankan wacana presiden 3 periode semakin menjadi,” tegas Achmad.