DPR RI: Pemerintah Harus Tegas Mengontrol Harga Komoditas Pangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang terus melonjak di bulan Ramadan tahun 2022. 

"Saya meminta meminta agar ada pengendalian harga pangan dengan membuat skenario jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semua agar dapat teratur," jelas Nevi kepada Warta Ekonomi, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga: Kemendagri Gelar Rakor Monitoring Kestabilan Harga Pangan Jelang Ramadan

Dilansir dari Investing.com, saat ini komoditas harga pangan dunia naik karena pengaruh konflik Rusia dan Ukraina. Adapun, komoditas pangan seperti kedelai, gandum, dan lainnya terus mengalami gangguan distribusi. Sebagai gambaran, perkiraan peredaran kedelai impor 90%, sisanya 10% dalam negeri. Sementara itu, gula dalam proses harmonisasi impor. 

Namun demikian, HPP pemerintah mesti dapat siap untuk intervensi menghadapi spekulan dan distribusi sementara daging sapi baru masuk puluhan ribu ton baik swasta maupun Bulog. Adapun ketersediaan bawang merah dan cabai terganggu karena produksi tidak stabil.

"Faktor eksternal dan internal negara kita sangat besar mempengaruhi produksi pangan kita. Namun demikian, sumber daya alam kita sangat besar untuk menumbuhkembangkan kapasitas produksi pangan tertentu yang menjadi unggulan," imbuhnya.

Baca Juga: Ngeri Juga Omongan Rocky Gerung Soal Harga Naik, Jokowi Mohon Simak Baik-baik!

Nevi berharap pihak pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga komoditas, sehingga dapat meredam kenaikan inflasi. Persoalan supply-demand dan distribusi jangan sampai terkendala. 

"Harga pangan ini harus dikendalikan pemerintah. Fundamental perekonomian Indonesia yang kuat, dengan surplus neraca transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, nilai tukar rupiah yang stabil, dan perbaikan pertumbuhan ekonomi, membuat Indonesia lebih resilien (ketahanan) menghadapi goncangan jangka pendek dari ketegangan geopolitik yang kerap terjadi," tutur Nevi.

Oleh karena itu, kata dia, perlunya penyusunan Roadmap Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang. Mulai dari perbaikan sistem produksi, instrumen distribusi, manajemen logistik baik gudang penyimpanan maupun teknologi pengemasan, hingga penentuan harga yang dikendalikan pemerintah.