Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemenkeu: APBN 2022 Akan Tetap Ekspansif untuk Antisipasi Pandemi Covid-19

Kemenkeu: APBN 2022 Akan Tetap Ekspansif untuk Antisipasi Pandemi Covid-19 Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa, APBN tahun 2022 tetap ekspansif untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. 

Hadiyanto berharap APBN dapat mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber berbagai guncangan dari gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, maupun pemulihan yang belum merata.

Baca Juga: Demi Menggerakkan Perekonomian Nasional, Kemenkeu Dorong Peningkatan Kualitas Belanja

“Belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp2.714,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp769,6 triliun. Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional terutama kelanjutan program PC-PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi,” jelas Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, pada Selasa (12/4/2022).

Hadiyanto menambahkan bahwa realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi belanja telah mencapai 18,1% dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9% dari target APBN 2022.

“Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional,” lanjut Hadiyanto.

Untuk mendorong percepatan realisasi belanja, Hadiyanto mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga perlu segera membuka blokir alokasi anggaran sehingga belanja strategis dapat segera dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: