Luhut Sesumbar Soal Big Data Pemilu: Jokowi Jangan Biarkan Pejabat yang Bicaranya Suka-Suka!

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, meminta Presiden Jokowi mendesak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberkan informasi soal big data.

Menurut Ray, klaim yang dinyatakan pejabat publik, seperti Luhut, merupakan informasi publik yang boleh diketahui masyarakat. 

“Pejabat publik tidak dapat menyatakan hak memiliki informasi pribadi jika sudah disampaikan kepada masyarakat,” ujar Ray kepada GenPI.co, Minggu (17/4). Baca Juga: 7 Pejabat Negara Dituduh Jadi 'Pengkhianat Demokrasi', Luhut Binsar Pandjaitan Nomor Satu

Ray juga mengatakan, informasi terkait big data yang dipaparkan Luhut sangat penting. Oleh sebab itu, Luhut harus transparan.

“Ditambah, informasi itu telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik,” kata Ray.

Selain itu, dirinya juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Luhut bisa segera membeberkan informasi tersebut. 

“Jokowi bisa memerintahkan Luhut untuk membuka data yang dimaksud. Tidak ada data pribadi pejabat yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan,” kata dia.

Menurut Ray, apa yang telah Luhut sampaikan kepada publik sudah menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, kata dia, tidak ada alasan bagi Luhut untuk bersembunyi.

“Dengan begitu, kontroversi soal big data yang dijadikan acuan untuk isu penundaan pemilu dapat dipelajari bersama,” kata dia.

Pada saat bersamaan, kata Ray, informasi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan politik terhadap pemerintahan Jokowi jika benar adanya.

“Jokowi mestinya tidak membiarkan adanya anggota kabinet yang berbicara suka-suka dan tidak mempertanggungjawabkan ucapan tersebut,” ujar Ray Rangkuti.