Komisi IV DPR Soroti Harga Minyak Goreng Curah yang Tinggi di Sulawesi Tenggara

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masih tingginya harga jual minyak goreng curah yang dipasarkan di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat sorotan dan menjadi catatan penting bagi Komisi IV DPR RI. 

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan perlu ada solusi nyata dari pemangku kebijakan terkait agar masyarakat tidak semakin terbebani hidupnya akibat tingginya harga minyak goreng.

Baca Juga: Lebih dari 120 Ribu KPM di Klaten Terima BLT Minyak Goreng

"Harga minyak goreng curah yang dijual di pasaran di Provinsi Sulawesi Tenggara ini harganya mencapai Rp25.000 per liter. Tentu hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Komisi IV DPR, dan itu harus ada solusinya, agar ketika sampai ke masyarakat tidak sebesar itu harganya," kata Anggia saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR ke Kota Kendari, dikutip Warta Ekonomi, Selasa (19/8/2022).

Pada kesempatan yang sama, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPR ke Sultra adalah untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang ketersediaan dan pasokan komoditas pupuk bersubsidi dan bahan pangan pokok lainnya menghadapi Lebaran tahun ini.

"Kita ingin melihat beberapa hal yang memang perlu mendapatkan perhatian, khususnya mengenai masalah pangan menjelang Lebaran di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk soal minyak goreng yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu hingga hari ini masih menjadi persoalan yang luar biasa. Termasuk juga di dalamnya mengenai ketersediaan bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan Lebaran, seperti daging sapi," ucap Anggia.

Baca Juga: Minyak Goreng Mahal, Anak Raja Resort Gelar Bakti Sosial Bagikan 200 Paket Sembako

Ia menjelaskan di beberapa daerah lain di Indonesia, Komisi IV DPR juga masih melihat banyak permasalahan yang terkait dengan isu-isu pertanian, termasuk persoalan daging sapi dan minyak goreng. 

"Untuk itu kita ingin menyerap masukan dan aspirasi dari para stakeholder pemangku kebijakan yang ada, jika seandainya ada permasalahan yang terkait isu-isu pertanian yang memang perlu kita pecahkan bersama di Provinsi Sulawesi Tenggara ini," tutup Anggia