Sri Mulyani: Indonesia Punya Peran Besar dalam Memimpin Aksi Global

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki peran besar dalam memimpin aksi global menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.

"Karena G20 didasarkan pada konsensus, kami berkonsultasi dengan seluruh negara anggota. Mereka percaya dan menginginkan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi. Ini sebenarnya yang mereka ingin untuk dilestarikan, terlepas dari perbedaan," kata Sri Mulyani dalam Debate on the Global Economy, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga: Komitmen G20 dalam Upaya Mendukung Negara Miskin dan Rentan

Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerja sama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik. Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.

"Maka, tanggung jawab kita dalam memegang presidensi ini adalah berusaha untuk terus menjalin kolaborasi dan kerja sama yang baik. Mencoba untuk menyelamatkan sepotong aset terpenting di dunia yaitu koordinasi dan kolaborasi," ujarnya.

Baca Juga: Isu Kesehatan Global Jadi Agenda Utama G20, Berikut Penjelasannya

Sebagai Presidensi G20, Indonesia menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme. Hal ini selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.

Meski situasi global masih tidak menentu, Presidensi G20 Indonesia terus berupaya mengawal agenda-agenda utama pembahasan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.