Bulan Suci Ramadan, KBRI Bagikan Sembako ke WNI, PMI, dan WN Brunei yang Kurang Mampu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri 1443 H, pada tanggal 23 April hingga 24 April 2022 kemarin, KBRI Bandar Seri Begawan membagikan bantuan kebutuhan bahan pokok (sembako) bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Warga Brunei yang kurang mampu. Tercatat 200 WNI dan 50 WN Brunei menerima bantuan sembako yang berisi beras, gula, mi instan, minyak goreng, dan sarden kaleng.

Penyerahan sembako bagi masyarakat dilakukan secara simbolis oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko, kepada salah satu WNI.

Baca Juga: Memperingati 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Mesir, KBRI Kairo Gelar Forum Bisnis

"Dalam bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, kegiatan ini merupakan amal ibadah berbagi kebaikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Apalagi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selain itu, ini adalah salah satu bentuk perwujudan kehadiran negara bagi warga Indonesia di Brunei," ujar Dubes Sujatmiko melalui siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Senin (25/4/2022).

Bantuan paket sembako merupakan donasi dari Duta Besar RI Bandar Seri Begawan dan Atase Ketenagakerjaan KBRI Bandar Seri Begawan.

Selain bantuan kepada WNI, bantuan juga diberikan kepada WN Brunei yang kurang mampu dan santunan kepada anak yatim di daerah Telisai, Tutong. Bertempat di Masjid Kampong Telisai, terdapat 28 orang dari keluarga kurang mampu dan 16 anak yatim yang menerima bantuan dari KBRI. Menurut Dubes Sujatmiko, hal ini merupakan perwujudan solidaritas antara Indonesia dan Brunei Darussalam.

“Pemberian donasi ini juga hadir sebagai wujud rasa kemanusiaan dan dukungan untuk WN Brunei," terang Dubes Sujatmiko.

Baca Juga: Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia, KBRI: WNI Jangan Terpancing

Kegiatan pemberian sembako merupakan salah satu rangkaian kegiatan KBRI Bandar Seri Begawan selama bulan Ramadhan. Selain itu, KBRI juga melaksanakan buka puasa dan tarawih bersama masyarakat Indonesia dengan menerapkan SOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Brunei Darussalam.