Inklusif dan Berkelanjutan, Menteri PPN Bahas Transformasi Ekonomi dalam Penyusunan RKP 2023

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022. Dalam kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi.

“Transformasi Digital ini perlu diimbangi oleh Industrialisasi Digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi Indonesia,” ujar Menteri Suharso dalam Musrenbangnas 2022, pada Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Ayo Bayar Zakat! Capai Rp150 Juta, Menteri PPN Berikan Zakat dan Infak ke Baznas

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. 

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107. 

Baca Juga: Bappenas Gandeng Alumni ITB Susun Peta Jalan Pengembangan Industri Kimia Nasional

“Alhamdulillah, perkembangan jumlah kasus Covid-19 di tanah air menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali. Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini membangkitkan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.