Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki
Untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya kepada petani, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah bertanggungjawab.
Pasalnya sehari setelah kebijakan larangan ekspor itu diberlakukan harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani anjlok. Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000 - Rp 4.000 kini hanya dihargai Rp 1.200 - Rp 1.600 per kilogram. Akibatnya petani merugi dan serba salah untuk menjual hasil kebunnya.
Baca Juga: Pelarangan Ekspor CPO Merugikan Petani dan Mengganggu Pemulihan Ekonomi
"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto, salah satu insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar. Misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.
Apapagi Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM telah menyepakati untuk meningkatkan kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter untuk tahun 2022 dari sebelumnya yang sekitar 15 juta kiloliter (29/3).
Dengan program 30 persen biofuel (B30), maka dapat diserap minyak sawit mentah lebih dari 5 juta kilo liter. Apalagi kalau program ini dapat ditingkatkan menjadi B40 atau B50, maka serapan minyak sawit mentah rakyat dapat ditingkakan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
