Joe Biden Rela Habiskan 150 Juta Dolar untuk ASEAN, Demi Lawan China?

KTT tersebut menandai pertama kalinya para pemimpin ASEAN berkumpul sebagai sebuah kelompok di Gedung Putih dan pertemuan pertama mereka yang diselenggarakan oleh seorang presiden AS sejak 2016. Delapan pemimpin ASEAN diperkirakan akan ambil bagian dalam pembicaraan tersebut.

Pemimpin Myanmar dikeluarkan karena kudeta tahun lalu dan Filipina berada dalam transisi setelah pemilihan, meskipun Biden berbicara dengan presiden terpilih negara itu, Ferdinand Marcos Jr., pada Rabu (11/5/2022). Negara itu diwakili oleh sekretaris urusan luar negerinya di Gedung Putih.

Baca Juga: Kemenangan Putra Diktator Filipina Sebagai Presiden Disambut Gegap Gempita, Bisa Merembet ke ASEAN?

Para pemimpin ASEAN juga mengunjungi Capitol Hill pada Kamis (12/5/2022) untuk makan siang dengan para pemimpin kongres. Negara-negara tersebut berbagi banyak kekhawatiran dengan Washington tentang China.

Penegasan kedaulatan China atas sebagian besar Laut China Selatan telah membuatnya melawan Vietnam dan Filipina, sementara Brunei dan Malaysia juga mengklaim bagian-bagiannya.

Namun negara-negara di kawasan itu juga telah frustrasi oleh keterlambatan AS dalam merinci rencana keterlibatan ekonomi sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari pakta perdagangan regional pada 2017.

"AS harus mengadopsi agenda perdagangan dan investasi yang lebih aktif dengan ASEAN, yang akan menguntungkan AS secara ekonomi dan strategis," kata Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.

IPEF akan diluncurkan dalam perjalanan Biden ke Jepang dan Korea Selatan minggu depan. Tetapi saat ini tidak menawarkan akses pasar yang diperluas yang didambakan negara-negara Asia, mengingat perhatian Biden untuk pekerjaan Amerika.

Analis mengatakan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki kekhawatiran yang sama dengan AS tentang China, mereka tetap berhati-hati untuk lebih berpihak pada Washington, mengingat hubungan ekonomi mereka yang dominan dengan Beijing dan insentif ekonomi AS yang terbatas.

Kao Kim Hourn, penasihat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mengatakan kepada Reuters bahwa negara itu tidak akan "memilih pihak" antara Washington dan Beijing meskipun investasi AS di negaranya sedang berkembang.