Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Makan Siang Bareng Petinggi DPR, Para Pemimpin ASEAN Disindir Soal HAM dan Demokrasi

Makan Siang Bareng Petinggi DPR, Para Pemimpin ASEAN Disindir Soal HAM dan Demokrasi Kredit Foto: Reuters/Leah Millis
Warta Ekonomi, Washington -

Untuk pertama kalinya, KTT ASEAN diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat (AS), pekan ini. Pemerintah Joe Biden berharap bisa memamerkan komitmen AS di ajang tersebut terhadap para pemimpin kawasan tersebut.

Terlebih lagi, pengaruh Beijing kental di sana. Namun, mereka justru menghadapi setidaknya satu pertanyaan canggung, yaitu soal HAM dan demokrasi.

Baca Juga: Joe Biden Rela Habiskan 150 Juta Dolar untuk ASEAN, Demi Lawan China?

Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memerintah negara tersebut sejak 1985. Namun, baru sekarang ia diundang ke Gedung Putih.

Hun Sen menghadapi kritik dari para aktivis dan pemerintah AS lantaran memberangus perbedaan pendapat. Bahkan, terjadi aksi lempar sepatu di Washington pada Rabu (11/5), menurut foto dan video yang diunggah di laman berbahasa Khmer, Monoroom.info.

Namun, sepatu itu tampaknya tak mengenai Hun Sen. Orang lain terlihat menyapa dan berswafoto dengan perdana menteri.

Delapan pemimpin ASEAN, termasuk Hun Sen, makan siang dengan para pemimpin kongres di Capitol Hill pada Kamis (12/5).

"Ketua DPR Nancy Pelosi, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Robert Menendez, dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks, semuanya menyinggung pentingnya perlindungan HAM dan upaya untuk menghadapi redupnya demokrasi di kawasan itu," ungkap seseorang yang mengetahui situasi makan siang tersebut.

Mereka lantas bertemu dengan para pemimpin bisnis AS, kemudian makan malam dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Sementara itu, penguasa militer Myanmar tak diundang dalam pertemuan ASEAN tersebut.

"Bersamaan dengan kudeta militer di Myanmar 2021, demokrasi telah memburuk di Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Sementara itu, Vietnam, Laos, Brunei, dan Kamboja sama sekali tak demokratis," komentar John Sifton, direktur advokasi Human Rights Watch Asia.

Sifton mendesak pemerintah Biden mengangkat masalah ini 'secara langsung', bukan secara umum.

"Tak diangkatnya masalah HAM tertentu secara blak-blakan selama KTT menyiratkan pelanggaran HAM akan ditoleransi sebagian besar atas nama membentuk aliansi untuk melawan China," tudingnya.

Di sisi lain, menurut seorang pejabat tinggi yang enggan disebutkan namanya, AS bertekad fokus pada upaya untuk mempromosikan penghormatan HAM, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik selama KTT, selain tujuan ekonomi dan strategis.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan