Pengamat Menilai Moeldoko Peduli Terhadap Kualitas Hidup Para Prajurit TNI

“Itu kan sangat lama. Jadi usulan KSP mendorong faskes TNI berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) itu menurut kami benar-benar usul yang progresif dan reformatif. Sangat cerdas!” lanjut Varhan. 

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa arus utama, pada Rabu (18/5) lalu KSP Moeldoko memimpin rapat koordinasi tentang pemberian kebijakan khusus penarikan sisa saldo PNBP faskes TNI bersama Kemenkeu, Kemhan, Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri, dan sejumlah lembaga terkait, di gedung Bina Graha Jakarta. Dalam rapat itu terungkap sejumlah persoalan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit atau faskes TNI, di antaranya soal pemutusan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TNI dengan BPJS di beberapa daerah, dan belum cairnya dana PNBP fakses TNI sebesar Rp 705 miliar karena tertolak oleh aplikasi penarikan di KPPN.

Saat itulah Moeldoko segera menindaklanjuti hal tersebut dengan upaya percepatan pencairan sebagai debottlenecking urusan yang sangat urgen tersebut. Pasalnya, dana itu digunakan untuk operasional faskes TNI, baik untuk honor dokter, karyawan, obat, sewa alat, dan lainnya. 

“Dengan mengendapnya dana tersebut, pelayanan kesehatan di faskes TNI pun jadi terhambat,”kata Moeldoko saat itu.