Atap Tribun Formula E Ambruk, Politisi PDIP: Polisi Harus Panggil Kontraktornya Biar Jera!

Menurutnya, kebijakan ini suatu kesalahan yang dibuat pengelola Ancol, karena merupakan pemaksaan terhadap masyarakat meski dibarengi tawaran menikmati seluruh unit rekreasi Ancol serta beberapa titik layar besar nonton bareng Jakarta Eprix 2022.

Pasalnya, banyak masyarakat yang ingin masuk Ancol hanya untuk melihat-lihat pantai dan rela membayar Rp25 ribu, dibandingkan harus membayar Ancol Festival seharga Rp250 ribu.

Baca Juga: Khawatir Ambruk Lagi & Makan Korban, PSI DKI Minta Panitia Segera Perbaiki Sirkuit Formula E

"Dengan kondisi ekonomi belum pulih karena efek Pandemi COVID-19, harga tersebut termasuk mahal. Orang cuma mau ke pantai aja, malah dipaksa beli tiket Formula E, sangat lucu menurut saya," tutur Kenneth.

Langgar UU

Kenneth menilai penutupan Ancol untuk umum, telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terutama di Pasal 4 yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan layanan tanpa adanya diskriminasi.

"Ini ada konsekuensi hukumnya. Jangan membuat kebijakan salah hingga jadi susah sendiri. Dengan seperti ini namanya diskriminasi dan manipulasi agar tiketnya terlihat laku padahal pengunjung hanya ingin bermain di pantai tanpa menonton Formula E. Padahal juga tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi," ucapnya.

Baca Juga: Atap Tribun Formula E Ambruk, Dirut Jakpro Wanti-wanti Calon Penonton: Tidak Usah...

Menurut Kenneth juga, tidak semua pengunjung Ancol suka menonton balap mobil listrik Formula E, bahkan nama pembalapnya sendiri tidak dikenal masyarakat. Karenanya, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa menggratiskan bagi warga yang ingin masuk ke Ancol.

"Waktu saya nanya sama masyarakat nama-nama pembalap Formula E itu gak ada yang kenal, bagaimana masyarakat mau nonton? Kan gak mungkin masyarakat disuruh membeli kucing dalam karung. Kalau perlu gratiskan saja masuk Ancol dan tiket nonton Formula E tersebut, artinya menjunjung tinggi asas keadilan, jangan malah masyarakat kecil disuruh bayar," pungkas Kenneth.