Perkuat Dukungan Keahlian bagi Parlemen, BK DPR Tanda Tangani MoU dengan Unesa

Keberadaan Badan Keahlian (BK) DPR RI menjadi penting di kala DPR RI sebagai lembaga legislatif dituntut untuk terus menghasilkan produk perundang-undangan yang bermutu. Dengan begitu, BK DPR RI dituntut pula untuk memperkuat dukungan keahliannya, salah satunya dengan mengajak kerja sama lembaga akademik seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Untuk itulah, BK DPR RI perlu melakukan penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) dengan Unesa di Gedung Rektorat Unesa, Surabaya, Jumat (3/6/2022).

Baca Juga: Komisi X DPR RI Setujui Pagu Indikatif Perpusnas Tahun 2023

"Ini bagian dari strategi BK untuk memperkuat sumber dayanya karena harus diakui kami juga punya keterbatasan," ungkap Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul usai penandatangan MoU tersebut, dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta (3/6).

Maka, sudah menjadi kebutuhan BK DPR RI, setiap merancang naskah akademik suatu beleid perlu mendengarkan dan melibatkan para ahli dan akademisi yang memahami suatu isu dan ilmu secara lebih mendalam dan komprehensif. Misalnya, untuk Unesa, dinilai sudah punya keahlian dan kemampuan dalam bidang ilmu dan isu kewirausahaan.

Inosentius menyebutkan, dari paparan pihak kampus, universitas ini sudah memiliki mata kuliah khusus kewirausahaan dan juga mengembangkan inkubator bisnis untuk skala UMKM. Pendalaman isu Unesa terhadap kewirausahaan dinilai akan sangat membantu proses legislasi RUU Kewirausahaan Nasional yang memang tengah berjalan di Senayan.

Ke depannya, Kepala BK DPR RI berharap produk perundang-undangan makin mendapatkan pijakan riset, basis bukti dan fakta yang kuat, serta memperkaya perspektif pembuat regulasi. Adapun MoU kali ini adalah nota kesepahaman ke-59 BK DPR RI dengan kampus-kampus dan tak menutup kemungkinan untuk memperlebar kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unesa Prof. Nurhasan mengapresiasi penandatangan MoU dengan BK DPR RI dan merefleksikannya sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi untuk membantu riset produk perundang-undangan. Pihak kampus juga diharapkan dapat tanggap dalam membantu menguatkan basis riset suatu produk regulasi lewat kerja sama-kerja sama yang telah berlangsung.