Petinggi Partai Berkuasa di India Bertitah, Jika Soal Agama Para Kader Wajib Jaga Mulut

Petinggi Partai Nasionalis Hindu yang berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP), meminta anggotanya untuk berhati-hati saat berbicara tentang agama. Hal ini disampaikan setelah penistaan terhadap Nabi Muhammad menuai protes dari negara-negara Muslim.

Dua petinggi BJB menyatakan telah menyampaikan instruksi verbal ke 30 lebih petinggi dan sejumlah anggota menteri pemerintah federal yang memiliki wewenang untuk terlibat dalam debat yang digelar stasiun televisi India. Acara-acara debat yang disiarkan langsung itu ditonton jutaan orang.

Baca Juga: Media Asing Soroti Sikap Indonesia Kecam Politikus India yang Hina Nabi Muhammad

"Kami tidak ingin pejabat partai berbicara dalam cara yang melukai sentimen komunitas agama, mereka harus memastikan doktrin partai disebarkan dengan cara yang elegan," kata seorang petinggi BJP dan menteri federal di New Delhi seperti yang dikutip Al Jazeera dari kantor berita Reuters, Rabu (8/6/2022).

BJP yang memiliki 110 juta anggota merupakan partai politik terbesar di dunia. Sementara 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India adalah Muslim.

Pekan lalu, BJP menangguhkan keanggotaan juru bicara mereka Nupur Sharma dan memecat kepala jaringan media Naveen Kumar Jindal setelah negara-negara muslim meminta pemerintah India meminta maaf atas penistaan.

Sejumlah negara mayoritas Muslim juga memanggil duta besar India sebagai bentuk protes atas pernyataan anti-Islam dalam acara debat.

Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Indonesia, Afghanistan, Pakistan dan Iran negara-negara yang sudah menyampaikan protes resmi.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang terdiri dari 57 negara anggota mengatakan penghinaan muncul dalam konteks meningkatnya atmosfer kebencian terhadap Islam dan pelecehan sistematis pada Muslim di India.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian tiba di New Delhi pada Rabu ini untuk pembicaraan bilateral dengan India. Kunjungannya merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi negara anggota OKI setelah penistaan terhadap Nabi Muhammad yang memicu amarah negara mayoritas Muslim.

Iran memanggil duta besar India di Teheran untuk menyampaikan protes atas pernyataan Sharma dan Jindal. Sementara itu, polisi di Negara Bagian Uttar Pradesh menangkap ketua sayap organisasi pemuda BJP karena mengunggah komentar anti-Muslim di media sosial.

Polisi India menangkap Harshit Srivastava di Kota Kanpur setelah ketegangan komunal kian memanas karena komentar anti-Islam pada pekan lalu.

"Kami menangkap politisi lokal karena memberikan pernyataan menghasut terhadap Muslim," kata perwira polisi Prashant Kumar yang menambahkan setidaknya 50 orang ditangkap karena ketegangan di Kanpur.

Pengacara Srivastava belum dapat dimintai komentar. Kerusuhan sporadis terjadi di berbagai daerah di India karena pernyataan anti-Islam Sharma. Kelompok Muslim India mengatakan, ini pertama kalinya tokoh-tokoh luar negeri yang berpengaruh berbicara melawan apa yang mereka sebut pelecehan terhadap masyarakat minoritas.

“Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka pada muslim,” kata pengelola organisasi sipil masyarakat Muslim di Mumbai Ali Asghar Mohammed.  

Selama pemerintahan Modi tekanan terhadap muslim India semakin keras mereka mulai dilarang mengenakan hijab di luar kelas. Terdapat bentrokan Hindu-Islam setelah kerusuhan mematikan pada 2019 dan 2020.

Walaupun BJP membantah adanya peningkatkan ketegangan komunal selama rezim Modi. Tapi partai penguasa memperkuat kelompok-kelompok Hindu garis keras dalam beberapa tahun terakhir dengan alasan membela keyakinan mereka sendiri. Sehingga sentimen anti-Islam meningkat tajam.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengenai kebebasan beragama di seluruh dunia disebutkan sepanjang 2021 kekerasan terhadap anggota masyarakat minoritas termasuk penyerangan, pembunuhan dan intimidasi terjadi di India.

Pada Senin (6/6/2022) Kementerian Luar Negeri India mengatakan pernyataan dan cicitan yang menghina tidak mencerminkan pandangan pemerintah India.

"Kami tidak dilarang berbicara mengenai isu-isu agama yang sensitif, tapi kami tidak boleh menghina prinsip dasar agama apa pun," kata juru bicara BJP Gopal Krishna Agarwal.

Beberapa tahun terakhir Modi meningkatkan hubungan dengan negara-negara mayoritas Islam yang kaya sumber daya energi sebagai sumber impor bahan bakar utama India. Tapi menurut para pakar pernyataan anti-Islam dua anggota BJP akan menekan hubungan tersebut.