Reshuffle Masukan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahyanto ke Kabinet, Jokowi Beberkan Alasannya!

Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Republik Indonesia siang tadi di Istana Negara Jakarta Pusat. Dalam hal ini Presiden menegaskan terdapat pertimbangan seperti rekam jejak dan pengalaman.

"Ya kita melihat semuanya, rekam jejak dan pengalaman kemudian terutama untuk skill manajerial karena memang sekarang tidak hanya makro, tetapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan," jelas Presiden kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Reshuffle Resmi Dilakukan Jokowi, Said Didu Blak-blakan Sebut Cuma Akomodasi Buat Partai!

Menurut Presiden, Hadi Tjahjanto yang dulunya merupakan mantan Panglima TNI menguasai teritori di Indonesia. Tentunya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengeketa lahan, termasuk dalam perluasan lahan Ibu Kota Negara Baru (IKN). Selain itu juga dapat menyelesaikan masalah sertifikasi tanah dan lahan.

"Saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu termasuk di dalamnya urusan tanah, lahan IKN. Pak Hadi Kalau ke Lapangan kerjanya sangat detail," pesan Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi melihat Zulkifli Hasan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang dan sangat baik tentunya yang berkaitan dengan kerja-kerja menteri perdagangan yaitu kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.

"Saya melihat Pak Zulkifli dengan pengalaman dan track record rekam jejak yang panjang akan sangat bagus untuk menteri perdagangan karena sekarang, soal pangan yang berkaitan dengan rakyat," kata Presiden.

Selain itu, Menteri Perdagangan juga mengurusi permasalahan ekspor. Namun yang lebih terpenting ialah dapat memenuhi urusan kebutuhan pokok di dalam negeri.

Baca Juga: Janji Zulkifli Hasan sebagai Mendag Baru

"Pengalaman lapangan perlu terjun langsung utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor juga menjadi urusan Menteri Perdagangan tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam, menteri harus bisa kita jaga," tegas Presiden.