Menko Airlangga Kasih Wejangan untuk 1.784 Wisudawan Unas

Ia juga berharap bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha bisa memanfaatkan pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk bagi anak muda yang ingin bergerak di sektor digital. Karena, sambungnya, Indonesia merupakan pasar digital yang di tahun 2020 mencapai USD 44 miliar, di tahun 2021 mencapai USD 70 miliar dan di tahun 2025 nanti sebesar USD 130 miliar sehingga hal ini adalah yang terbesar di ASEAN.

"Jadi kalau mau bergerak di bidang digital maka dia biasanya untuk menjadi unicorn dia harus beroperasi di Indonesia dan ini adalah pasar yang sangat besar dan ini saatnya adalah sekarang. Oleh karena itu ini adalah opportunity bagi para alumni," ucapnya.

Terkait dengan transformasi digital yang juga merupakan salah satu tema pada presidensi G20, menurutnya Indonesia sudah banyak melakukan hal yang lebih maju dari negara lain.

"Antara lain dari segi infrastruktur kita sudah siap dengan 5G, kita siap dengan Fiber optik antar pulau, kita punya satelit dan saat sekarang kita sedang bicara dengan Space X dengan Telkom untuk low earth orbit satellite yaitu suatu teknologi baru untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia," imbuhnya.

Kemudian salah satu bukti Indonesia lebih cepat dari berbagai negara lain dalam program transformasi digital yaitu di sektor industri 4.0 industri kesehatan misalnya pada saat Covid-19, yang download untuk aplikasi telemedicine hanya 2 juta namun di tahun 2021 mencapai 21 juta.

"Di bidang digitalisasi juga pada saat covid pemerintah meluncurkan program yang disebut G to P atau Government to People yaitu dari pemerintah ke masyarakat salah satunya adalah program Kartu Prakerja yang beberapa hari lalu para alumninya diterima oleh bapak presiden," tutur Airlangga.

Ia menyampaikan program Kartu Prakerja sudah diakses oleh 115 juta masyarakat, lebih dari 88 juta sudah bisa mendownload dan cualified tetapi yang baru diterima adalah 12,8 juta dalam 2 tahun dan program semacam ini tidak bisa dilakukan hanya dengan program yang non-digital.

"Ini menjadi salah satu contoh yang diapresiasi oleh berbagai negara karena ini adalah program digitalisasi pemerintahan yang dianggap berhasil karena tidak ada dana pemerintah yang parkir melalui kementerian, melalui pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota tetapi ini langsung ke I-Wallet masing-masing peserta dan jumlah yang diberikan adalah 1 juta rupiah untuk pelatihan dan 600.000 rupiah untuk 4 bulan" tegasnya.

"Tentu dari hasil survei dari BPS (Badan Pusat Statistik), UNDP (United Nations Development Programme) dan berbagai lembaga mengatakan lebih dari 88% merasa skillnya berubah ataupun bertambah. Nah inilah beberapa program yang didorong oleh pemerintah di dalam transformasi digital," tutupnya.