GPR Institute akan Menggelar Top GPR Award & GPR Conference 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

GPR Institute, institusi untuk profesi kehumasan di ranah pemerintahan (Government Public Relations) akan menggelar Top GPR Award & GPR Conference dan pada Agustus mendatang. 

Founder GPR Institute Arief Munajad mengatakan, acara yang rencananya digelar pada 31 Agustus 2022 ini merupakan apresiasi dan pengakuan masyarakat kepada institusi pemerintah yang telah berhasil menjalankan kegiatan kehumasannya dalam membangun awareness dan kepercayaan publik.

Baca Juga: Berkomitmen Jaga Ketahanan Kesehatan Bangsa, Holding BUMN Farmasi Dianugerahi AKHLAK Award 2

“Kegiatan Top GPR Award & GPR Conference 2022 ini tentunya dapat menjadi ajang munculnya semangat dan motivasi para insan GPR untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan kompetensi untuk kualitas terbaik praktik GPR di Indonesia,” harap Arief yang juga menjabat Direktur GPR Institute ini.

Acara ini mengambil tema “Optimasi Digital GPR Menuju Era Metaverse”. Agenda acara ini akan dilangsungkan secara daring dengan menghadirkan pakar-pakar di bidang komunikasi hubungan masyarakat dan bidang teknologi informatika digital baik dari kalangan pemerintah maupun swasta pada sesi webinar nasional.

Co-Founder GPR Institute, Prof Widodo Muktiyo mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk mengasah kemampuan para pranata humas pemerintah melalui program yang berkelanjutan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi komunikasi digital yang kemajuannya melompat jauh ke depan.

Widodo mengatakan, gelaran Top GPR Award & GPR Conference 2022 menjadi ajang yang sangat positif untuk insan-insan public relations untuk bisa mengikuti mengadopsi dan memanfaatkan perubahan teknologi komunikasi digital yang sangat cepat. 

“Kita harus membangun jobs landscape ke depan agar apa yang kita kerjakan betul-betul memberikan efek, efisiensi dan produktivitas kerja kita terutama kerja kehumasan yang sering disebut dengan untouchable but measurable,” ungkap Widodo.

Ia melanjutkan, meski masih terlihat berjalan lambat, tren yang terjadi sekarang bahwa public relations (PR) tidak lagi hanya e-PR tetapi sudah mulai beralih ke Metaverse PR.

“Tidak lama lagi, satu hingga dua tahun ke depan Metaverse PR bukan lagi mimpi dengan adanya teknologi 5.0 yang memungkinkan terjadi lompatan teknologi secara tiba-tiba,” ujar Staf Ahli Menteri Komindo Bidang Komunikasi dan Media Massa ini.

“Intinya, insan-insan GPR memiliki challenge yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan PR perusahaan. Insan-insan GPR harus jangan sampai tertinggal dan mempersiapkan diri untuk menyambut next public relations, yakni Metaverse public relations,” katanya.

Sementara Tri Raharjo yang juga menjabat Co-Founder GPR Institute mengatakan, penghargaan TOP GPR AWARD 2022 diberikan kepada humas Instansi Pemerintah di Indonesia yang telah berhasil lolos penilaian serta memenuhi kriteria penilaian akhir, di mana instansi pemerintahan memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari pertama dengan angka dominasi minimal 80 persen pemberitaan positif serta meraih Total Final Skor minimal 70 poin atau lebih.

Ia memaparkan, penilaian TOP GPR AWARD 2022  telah dilakukan sejak Maret-Mei 2022.

Pengumpulan data ini murni dilakukan melalui engine pihak ketiga yang bersifat independent dan credible mengacu kepada tiga parameter digital, yaitu Digital Awareness Aspect dengan bobot 20 persen, Digital Media & Website Aspect dengan bobot 50 persen dan Social Media Aspect dengan bobot 30 persen.

Dari hasil penilaian ini, terjaringlah 205 instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk meraih penghargaan Top GPR Award 2022. Disusun berdasarkan kelompok kategori dan alfabetikal, mereka adalah:

1. Badan Kepegawaian Negara

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

7. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

8. Badan Pusat Statistik

9. Badan Riset dan Inovasi Nasional

10. Kepolisian Republik Indonesia

11. Tentara Nasional Indonesia

12. Bank Indonesia

13. Badan Pemeriksa Keuangan

14. Dewan Perwakilan Rakyat

15. Komisi Pemberantasan Korupsi

16. Komisi Pemilihan Umum

17. Mahkamah Agung

18. Mahkamah Konstitusi

19. Otoritas Jasa Keuangan

20. Presiden Republik Indonesia

21. Kementerian Agama

22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

23. Kementerian Dalam Negeri

24. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

25. Kementerian Kelautan dan Perikanan

26. Kementerian Kesehatan

27. Kementerian Ketenagakerjaan

28. Kementerian Keuangan

29. Kementerian Komunikasi dan Informatika

30. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

31. Kementerian Luar Negeri

32. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

33. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

34. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

35. Kementerian Perdagangan

36. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

37. Kementerian Perhubungan

38. Kementerian Perindustrian

39. Kementerian Pertahanan

40. Kementerian Pertanian

41. Kementerian Sosial

42. Pemerintah Kabupaten Asahan

43. Pemerintah Kabupaten Badung

44. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

45. Pemerintah Kabupaten Banggai

46. Pemerintah Kabupaten Bangkalan

47. Pemerintah Kabupaten Banjar

48. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

49. Pemerintah Kabupaten Bantul

50. Pemerintah Kabupaten Banyumas

51. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

52. Pemerintah Kabupaten Batang

53. Pemerintah Kabupaten Batubara

54. Pemerintah Kabupaten Bekasi

55. Pemerintah Kabupaten Belitung

56. Pemerintah Kabupaten Bengkalis

57. Pemerintah Kabupaten Bintan

58. Pemerintah Kabupaten Blitar

59. Pemerintah Kabupaten Blora

60. Pemerintah Kabupaten Bogor

61. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

62. Pemerintah Kabupaten Boyolali

63. Pemerintah Kabupaten Brebes

64. Pemerintah Kabupaten Buleleng

65. Pemerintah Kabupaten Bulukumba

66. Pemerintah Kabupaten Ciamis

67. Pemerintah Kabupaten Cianjur

68. Pemerintah Kabupaten Cilacap

69. Pemerintah Kabupaten Cirebon

70. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

71. Pemerintah Kabupaten Garut

72. Pemerintah Kabupaten Gianyar

73. Pemerintah Kabupaten Gorontalo

74. Pemerintah Kabupaten Gresik

75. Pemerintah Kabupaten Grobogan

76. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

77. Pemerintah Kabupaten Indramayu

78. Pemerintah Kabupaten Jember

79. Pemerintah Kabupaten Jembrana

80. Pemerintah Kabupaten Jepara

81. Pemerintah Kabupaten Jombang

82. Pemerintah Kabupaten Kampar

83. Pemerintah Kabupaten Karanganyar

84. Pemerintah Kabupaten Karawang

85. Pemerintah Kabupaten Karo

86. Pemerintah Kabupaten Kebumen

87. Pemerintah Kabupaten Kediri

88. Pemerintah Kabupaten Kendal

89. Pemerintah Kabupaten Klaten

90. Pemerintah Kabupaten Kudus

91. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

92. Pemerintah Kabupaten Lamongan

93. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

94. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

95. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

96. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

97. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

98. Pemerintah Kabupaten Lebak

99. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

100. Pemerintah Kabupaten Lumajang

101. Pemerintah Kabupaten Madiun

102. Pemerintah Kabupaten Magelang

103. Pemerintah Kabupaten Magetan

104. Pemerintah Kabupaten Malang

105. Pemerintah Kabupaten Malinau

106. Pemerintah Kabupaten Manggarai

107. Pemerintah Kabupaten Mojokerto

108. Pemerintah Kabupaten Murung Raya

109. Pemerintah Kabupaten Natuna

110. Pemerintah Kabupaten Nganjuk

111. Pemerintah Kabupaten Ngawi

112. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

113. Pemerintah Kabupaten Pacitan

114. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat

115. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

116. Pemerintah Kabupaten Paser

117. Pemerintah Kabupaten Pati

118. Pemerintah Kabupaten Pekalongan

119. Pemerintah Kabupaten Pemalang

120. Pemerintah Kabupaten Purbalingga

121. Pemerintah Kabupaten Purwakarta

122. Pemerintah Kabupaten Purworejo

123. Pemerintah Kabupaten Sampang

124. Pemerintah Kabupaten Semarang

125. Pemerintah Kabupaten Siak

126. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

127. Pemerintah Kabupaten Sinjai

128. Pemerintah Kabupaten Situbondo

129. Pemerintah Kabupaten Sleman

130. Pemerintah Kabupaten Subang

131. Pemerintah Kabupaten Sukabumi

132. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

133. Pemerintah Kabupaten Sumenep

134. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

135. Pemerintah Kabupaten Tangerang

136. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

137. Pemerintah Kabupaten Tegal

138. Pemerintah Kabupaten Temanggung

139. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

140. Pemerintah Kabupaten Tulungagung

141. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

142. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

143. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

144. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

145. Pemerintah Kota Balikpapan

146. Pemerintah Kota Banda Aceh

147. Pemerintah Kota Bandar Lampung

148. Pemerintah Kota Bandung Barat

149. Pemerintah Kota Banjarbaru

150. Pemerintah Kota Banjarmasin

151. Pemerintah Kota Batam

152. Pemerintah Kota Batu

153. Pemerintah Kota Bekasi

154. Pemerintah Kota Bengkulu

155. Pemerintah Kota Blitar

156. Pemerintah Kota Bogor

157. Pemerintah Kota Cimahi

158. Pemerintah Kota Cirebon

159. Pemerintah Kota Denpasar

160. Pemerintah Kota Depok

161. Pemerintah Kota Gorontalo

162. Pemerintah Kota Jambi

163. Pemerintah Kota Kediri

164. Pemerintah Kota Kupang

165. Pemerintah Kota Madiun

166. Pemerintah Kota Makassar

167. Pemerintah Kota Malang

168. Pemerintah Kota Manado

169. Pemerintah Kota Medan

170. Pemerintah Kota Metro

171. Pemerintah Kota Mojokerto

172. Pemerintah Kota Padang

173. Pemerintah Kota Palembang

174. Pemerintah Kota Palu

175. Pemerintah Kota Pekalongan

176. Pemerintah Kota Pekanbaru

177. Pemerintah Kota Pontianak

178. Pemerintah Kota Probolinggo

179. Pemerintah Kota Salatiga

180. Pemerintah Kota Samarinda

181. Pemerintah Kota Semarang

182. Pemerintah Kota Sukabumi

183. Pemerintah Kota Surabaya

184. Pemerintah Kota Tangerang

185. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

186. Pemerintah Kota Tasikmalaya

187. Pemerintah Kota Yogyakarta

188. Pemerintah Provinsi Aceh

189. Pemerintah Provinsi Bali

190. Pemerintah Provinsi Bengkulu

191. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

192. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

193. Pemerintah Provinsi Gorontalo

194. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

195. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

196. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

197. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

198. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

199. Pemerintah Provinsi Lampung

200. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

201. Pemerintah Provinsi Papua

202. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

203. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

204. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

205. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara