Wakilnya Mas Anies Baswedan Tegaskan Pencabutan Izin ACT Masih dalam Proses: Menunggu Rekomendasi...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat sorotan tajam terkait dugaan penyelewengan dana. Beberapa pihak terkait pun sudah dilakukan pemeriksaan. Desakan agar izin ACT dicabut juga menggema salah satunya di DKI Jakarta.

Mengenai hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan izin dalam proses dicabut, setelah ada rekomendasi dari Dinas Sosial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP DKI.

"Menunggu rekomendasi untuk segera dicabut," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Menurut dia, secara tidak langsung ACT sudah tidak dapat beroperasi karena izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial sebelumnya sudah dicabut.

Apalagi sebanyak 60 rekening ACT juga sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK karena diduga ada penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan dan aktivitas terlarang.

Baca Juga: Anies Baswedan Mohon Pasang Kuping Baik-baik! Gembong PDIP Minta Pemprov DKI Jakarta Stop Kerja Sama dengan ACT: Apa Kata Dunia?

"Dengan izin pengumpulan uang dan barang oleh Kemensos dicabut, sudah tidak bisa beroperasi, sudah tidak bisa lagi jalan, apalagi rekening sudah diblokir dan sekarang sedang proses dalam kepolisian," ucapnya.

Riza menjelaskan sejumlah indikator menjadi pertimbangan sehingga pihaknya tidak langsung mencabut izin, namun melalui proses.

Meski begitu, lanjut dia, pencabutan izin dari Kementerian Sosial juga menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk menentukan izin organisasi non profit itu yang kini sedang dalam sorotan publik karena dugaan penyelewengan donasi umat.

Kementerian Sosial sebelumnya mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Adapun bunyi pasal itu yakni pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.