Ketua JoMan Minta Apjati Tanggung Jawab

Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer alias Noel menilai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) seharusnya bertanggungjawab atas penyiksaan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia beberapa waktu lalu.

Ia beralasan kondisi tersebut yang akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah moratorium.

“Sangat jelas kontribusi pelanggaran Apjati. Tanggungjawab mereka kemana? Tidak ada. Pemerintah lagi yang dibebankan. Walaupun ada beberapa perusahaan penempatan PMI yang bagus ya,” katanya saat dihubungi di Jakarta, pada Minggu (17/7) kemarin.

Noel menyebut kebijakan moratorium ini berdampak terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Kendati demikian, ia menilai pertimbangan pemerintah melakukan moratorium cukup rasional lantaran ingin menata ulang regulasi penempatan PMI di Malaysia.

Ia pun menegaskan upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi para buruh migran telah cukup baik.

Noel kembali menegaskan Apjati harus segera bertanggungjawab atas kondisi yang tengah menimpa PMI di Malaysia. Pasalnya mayoritas penempatan PMI di sana, didominasi oleh Apjati.

“Negara menurut saya sudah hadir dengan pemerintahan Jokowi hari ini, BP2MI juga sudah konsen di sana. Dalam hal ini saya melihat secara objektif, bahwa Apjati harus bertanggungjawab karena mereka terdiri perusahaan yang dikasih kuota tenaga kerja,"

"Walaupun tidak semua perusahaan yang ada di Apjati itu buruk kinerjanya. Tapi dalam hal ini Apjati punya peran dan tanggungjawab yang besar karena penempatan tenaga kerja,” tegasnya.